Oleh: majalah merah putih | Januari 3, 2010

sertifikasi guru

Semenjak sertifikasi dilaksanakan para pendidik (guru) seakan berlomba mendapatkan sertifikat pengajar profesional. Setelah berpredikat guru profesional diharapkan predikat guru berkualitas akan mampu mendongkrak kualitas pendidikan nasional. Hanya para guru yang terjamin kualitasnya yang akan mampu mengelola pembelajaran dengan baik, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.

Guru dan sertifikasi

Menurut UU RI No.14 Tahun 2005, pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nasib para guru terutama di Indonesia masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus melonjak.

Adanya penghargaan terhadap profesi guru tertulis dalam UU RI No.14 Tahun 2005 Pasal 16 ayat 2 yaitu “guru yang memiliki sertifikat pendidikan berhak mendapat tunjangan profesi setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Syarat untuk bisa dikatakan guru profesional adalah harus memiliki selembar sertifikat yang bisa diperoleh setelah melalui proses standarisasi tertentu dan harus lulus uji kompetensi guru. Ada dua syarat utama. Pertama, memenuhi kualifikasi akademik pendidikan formal minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1). Kedua memenuhi standar kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oles seseorang yang dibuktikan dengan ijazah dan/ sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Kualifikasi pendidik menurut tingkatan pendidikan formal dijabarkan pada pasal 29.ayat 1-6. yang kesemuanya mengacu kepada ijazah diploma empat atau Sarjana, latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran atau bidang pengajaran, serta sertifikat profesi guru.

Selanjutnya yang berhubungan dengan sertifikasi guru adalah kompetensi pendidik yakni perpaduan komplek antara pengetahuan, sikap , ketrampilan dan nilai-nilai yang ditujukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang guru. Dalam Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang penilaian porto folio sebagai bentuk uji kompetensi.

Caranya adalah penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan : kualitas akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikut sertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaa yang rekevan  dengan pendidikan. Mereka yang lolos akan mendapat sertifikat pendidik. Yang belum bisa melakukan kegiatan untuk melengkapi dokumen agar mencapai kelulusan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian (mengutip pendapat Prof.Dr Djaali anggota BSNP) Lulus uji kompetensi merupakan syarat mendapat sertifikat guru profesional dan berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

Salah satu hal yang seharusnya tejadi setelah guru mendapat sertifikat profesional adalah adanya rangsangan profesionalitas guru atau guru menjadi lebih aktif, giat, dan memiliki totalitas dalam mengajar peserta didik. Ini adalah kondisi ideal yang diharapkan setelah guru lolos sertifikasi

Penilaian dan pengawasan

Menurut Dr Abdul Wahib Asesor dalam sertifikasi cara menilai layak tidaknya seorang guru mendapat sertifikat adalah dari dokumen PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Kalau toh kemudian dilapangan yang terjadi banyak guru yang setelah lolos sertifikasi kemudian seakan nglokro, hal ini dikembalikan pada mentalitas pribadi. Ibarat juara dunia, saat meraih berjuan keras mati-matian namuan kemudian setelah gelar juara pontang-panting mempertahankannya supaya tidak lantas direbut.

Jika dilapangan terjadi banyak guru yang setelah mendapat sertifikat kemudian kinerjanya menurun, berkurangnya  semangat dan kapabilitas mengajar, tidak akan ada yang namanya sertifikat kemudian dicabut secara administrasi. Setidaknya belum pernah terjadi.  Hal tersebut terjadi karena memang tidak ada instrumen untuk mengukur dan mengawasi guru-guru yang lolos sertifikasi selain adanya Polisi Moral tiap pribadi. Jika  lantas ada kewajiban-kewajiban membuat berkas laporan itu sebatas data dan berkas yang bisa dimanipulasi.

Hal lain yang banyak terjadi dilapangan adalah kecemburuan guru-guru senior yang pengalaman mengajarnya sudah banyak kalah dalam sertifikasi oleh guru-guru muda yang pengalamanya beru beberapa tahun. Hal ini terjadi karena peraturan sertifikasi berdasarkan quota dan bidang studi. Misalnya saja di kabupaten A quota 5 untuk bidang studi bahasa inggris. Ada guru senior yang sudah mengajar puluhan tahun mengajar bahasa inggris namun ijazahnya belum Sarjana, maka dia kalah oleh guru muda yang sudah sarjana. Maka kemudian aturan – aturan dalam sertifikasi dirubah supaya guru-guru dengan pengalaman puluhan tahun bisa lulus sertifikasi. Ini artinya masih banyak yang harus dibenahi dalam proses sertifikasi.

Upaya mengurangi kecemburuan bisa dilakukan oleh kepala sekolah. H Munjirin S.Pd dari SD Koalisi Nasional Semarang berpendapat bahwa sekolah bisa memprioritaskan guru-guru senior mengikuti sertifikasi. Toh nanti yang muda-muda juga ikut wong ini jga bergiliran. Nanti jika saatnya tiba pasti dapat ikut.  Menurut beliau selama ini tidak menemukan adanya kecemburuan yang tampak anatara guru yang lolos sertifikasi dan yang belum.

Pendapat senada dilontarkan oleh Zaenul Mutaqqin guru MTs Fatahillah Semarang. tidak ada kecemburuan, bersaing secara sehat itu wajar, namun beliau menegaskan bagi yang belum lolos sertifikasi jangan sampai menggunakan berkas palsu, data-data yang dikarang atau bentuk pembohongan lain, Haram. Ini adalah proses, perputaran yang belum kejatah mesti sabar menunggu giliran.

Menanggapi adanya data-data yang dipalsukan DR Abdul Wahib mengatakan “kami tau mana yang asli mana yang palsu. Sebagus apapun bentuk kecurangan pasti ketahuan.” Menurut beliau,  yang biasa dimark up adalah data-data jam mengajar, sertifikat-sertifikat penghargaan. Caranya adalah data yang asli meminjam kemudian di scan, dicetak, dilaminating.  Apapun caranya kami bisa membedakannya.

Melihat dari berbagai fenomena diatas masih banyak yang harus dibenahi pada sistem sertifikasi. Jika pertanyaanya adalah mampukah sertifikasi meningkatkan kualitas pendidikan nasional maka jawabanya adalah mudah-mudahan.  Peningkatan kualitas pendidikan harus didukung oleh peningkatan berbagai elemen lain seperti pemerintahan, ekonomi, keamanan, budaya dan lain-lain. Bukan hanya sekedar bertitik tolak pada sertifikat profesional guru. (.)asesor sertifikasi guru


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: