Oleh: majalah merah putih | Januari 23, 2010

PROPINSI PUTIH

PROPINSI JATENG PROPINSI PUTIH

Luar biasa! Di tengah carut marutnya pelaksanaan UN yang konon masih diwarnai dengan berbagai kecurangan, ternyata Dinas Pendidikan Jawa Tengah mendapat predikat sebagai PROPINSI PUTIH. Mendiknas menilai provinsi ini layak mendapatkan julukan seperti itu karena dinilai sukses dalam penyelenggaraan UN tahun lalu. Lantas tolok ukur apa yang dipakai sehingga pemerintah pusat bisa menilai Jateng sangat baik dalam melaksanakan UN?

Ternyata Jawa Tengah berhak mendapat predikat baik  pada pelaksanaan UN dengan mengacu pada tingkat kejujuran, teknis, administrasi, dan hasilnya. Benarkah tingkat kejujuran saat pelaksanaan UN di Jawa Tengah sudah patut dibanggakan ? Lantas bagaimana dengan banyak keluhan, laporan dan bahkan dakwaan adanya banyak sekolah yang membentuk tim sukses untuk melegalkan aneka bentuk kecurangan, sebagaimana banyak dilansir di media massa beberapa waktu lalu ?

Sementara untuk hasilnya, kalau dibandingkan dengan propinsi lain di luar pulau Jawa, hasil Jawa Tengah mungkin bisa lebih tinggi. Tapi kalau mau jujur, masih banyak ternyata sekolah, khususnya sekolah di pinggiran yang  terpuruk, banyak siswanya yang tidak lulus saat UN lalu. Sudah berhak kah kita menerima predikat itu?

Empat sukses

Tapi bolehlah, penghargaan itu diterima dengan senyum bangga oleh semua insan dunia pendidikan di Jawa Tengah. Apalagi kalau kemudian ada Jakarta dan DIY yang juga menyandang julukan itu. Kadiknas Jateng, Drs Kunto Nugroho HP MSi sendiri melihat julukan itu  patut diterimanya. Sebab pihaknya telah berhasil meningkatkan persentasi kelulusan dari 90,13 persen menjadi 94,56 persen, dengan nilai rata-rata juga meningkat dari 6,79 menjadi 7,05 persen.

“Ada empat sukses yang dijadikan tolok ukur penilaian PROPINSI PUTIH itu, dan Jateng ternyata mampu memenuhi semua standarnya, “ demikian ungkap Kadiknas. Empat sukses itu di antaranya, sukses  teknis, sukses administrasi, sukses subtansi dan sukses hasil. Dan itu semua bisa tercapai berkat dukungan dan komitmen yang tinggi dari panitia UASBN dan UN di kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Hanya saja konsekuensi dari julukan itu menjadi sangat berat, karena dipastikan akan ada monitoring dan pengawasan yang cukup ketat dari Depdiknas, juga institusi peduli pendidikan lainnya untuk mengetahui kebenaran penilaiannya. Atas kenyataan itu, pihaknya menurut Kadiknas Kunto Nugroho, memberikan penekanan pada semua stakeholder agar terus melakukan pencermatan secara detail terhadap semua regulasi. Membangun komunikasi dan koordinasi  vertikal dan horizontal secara seimbang. Juga, menyusun cek list dan action plan secara detail terhadap semua tahapan kegiatan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan secara cermat dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggungjawab. Serta , mengembangkan jiwa korsa dan tanggung jawab kelembagaan untuk suksesnya tugas.

Penekanan pada sektor-sektor yang krusial memunculkan potensi konflik itu, menurut Kadiknas harus mau dan mampu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua stakeholder. Karena, menurut anggota BSNP  Prof Mungin Edy Wibowo, pelaksanaan UN harus obyektif, berkeadilan, jujur dan kredibel. Sehingga hasil UN bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Juga diharapkan bisa menjadi dasar seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

PP No 19 tahun 2005 pasal 68 ditunjuk Prof Mungin sebagai aturan main yang harus dilaksanakan. Dalam PP itu juga muncul pertimbangan, penentuan kelulusan peserta didik dari program  dan atau satuan pendidikan melalui UN. Dan yang lebih penting, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan  dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Hanya, poin terakhir dari PP itulah yang ditunjuk banyak pihak belum berkeadilan dalam pelaksanannya. Karena dalam pelaksanaan di lapangan yang menerima bantuan itu justru sekolah-sekolah yang sarana prasarana sudah lebih dari cukup, bahkan berlebih.  Sementara sekolah lain yang membutuhkan Kadang tidak mendapat kucuran dana bantuan. Akibatnya masih banyak sekolah untuk pengadaan sebuah laboratorium komputer dengan program IT terkoneksi internet saja, masih harus ‘terbata-bata’ pemenuhannya. (din, rif – dmr )


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: