Oleh: majalah merah putih | Januari 23, 2010

UJIAN NASIONAL: STOP atau LANJUT

PASCA KEPUTUSAN MA

UJIAN NASIONAL: STOP atau LANJUT

Bak anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Mendiknas, sepertinya membuka serangan frontal kepada Mahkamah Agung (MA) terkait keputusannya  di tingkat kasasi yang meminta pemerintah tidak melaksanakan UN. Mendiknas  membangkang?

“Kalau dari sisi hukum sebagai analoginya, Mendiknas benar melakukan perlawanan, dalam artian tidak mau melaksanakan putusan MA.  Padahal seharusnya putusan MA  yang merupakan  produk hukum itu dipatuhi oleh siapa saja, “ jelas L Tukan Leonard SH MH, Pembantu Dekan IV Fakultas Hukum Undip, kepada reporter Merput, Didin dan Arief.

Tapi, lanjutnya, saat ini kepatuhan  dan kesadaran hukum masyarakat pada titik nadir, sangat lemah. MA sudah membuat keputusan, seharusnya  dipatuhi oleh siapapun. Tapi apa yang kita lihat,  tingkat kepatuhan masyarakat kepada penegak hukum sangat lemah, bahkan oleh pejabat yang seharusnya sangat tahu hukum.

Itu apa artinya ?

Leonard enggan untuk menjawabnya, hanya dia menunjuk pada ketegasan Mendiknas untuk tetap melaksanakan UN, sebagaimana yang diucapkannya di depan ribuan guru di Gelora Senayan Jakarta pada peringatan Hari Guru Nasional belum lama ini.

“Kalau Mendiknas berjanji  UN 2010 akan beda format dibandingkan UN yang lalu. Bedanya di mana ? Apakah akan menuju ke perbaikan sistem atau standarnya, ataukah yang lain itulah yang sedang ditunggu dengan harap-harap cemas oleh insan pendidikan nasional saat ini,” ungkapnya lebih lanjut.

Lantas, apakah masyarakat atau sekolah yang tidak puas dengan ‘pembangkangan’ itu bisa menuntut Mendiknas?

“Kalau demikian kasusnya, sekarang  coba jawab,  sekolah itu  di bawah siapa?  Di bawah Mendiknas kan , mau tidak mau tetap harus mau, sekolah dan sivitas dunia pendidikan  harus taat dan patuh  pada Mendiknas. Itu artinya,  tidak mungkin sekolah akan menentang menterinya,” jelasnya sembari tersenyum lebar.

Masyarakat harus melihat posisi dia ada di mana? Kalau ada di posisi institusi pendidikan tentu harus patuh dan taat pada atasan. Bisa saja tidak setuju tapi harus tetap taat kan begitu yang menjadi doktrinnya. Akan beda kalau kemudian yang menuntut  masyarakat umum, LSM atau yang lainnya. Mereka kan tidak mempunyai kewajiban taat dan patuh pada Mendiknas.

Apakah ini berarti bahwa Mendiknas tidak patuh pada keputusan MA ?

Leonard tidak berani secara tegas menjawabnya, hanya dia mengatakan kalau saat ini derajat  ketidakpatuhan  masyarakat pada hukum makin meninggi.  Ini sekali lagi karena kesadaran hukum  di masayarakat masih lemah.  Dari level tertinggi sampai masyarakat bawah pada umumnya budaya sadar hukum belum bisa ditumbuhkembangkan.

Lantas bagaimana nasib sekolah dan insan pendidik yang kritis dan ingin bersuara keras, menurut Leonard mereka dipastikan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nasib mereka dan dunia pendidikan nasional  ada di kaki Mendiknas bukan pada MA. Mereka  boleh menyuarakan hukum harus ditegakkan, tapi sekolah-sekolah memiliki sistem ketergantungan pada Depdiknas yang sangat tinggi dan tidak akan mungkin berani dilanggar.

Tidak membangkang

“Tidak ada satupun kalimat dalam keputusan MA yang secara eksplisit menolak penyelenggaraan ujian nasional,” demikian yang diungkapkan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Prof Mungin Eddy Wibowo.

Bahkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, BSNP tetap  diminta mengkaji pelaksanaan ujian nasional  sesuai amanat dalam PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan antara lain menugasi BSNP menyelenggarakan ujian nasional.

Jadi, menurut dia, BSNP justru keliru kalau tidak menyelenggarakan UN. Kalaupun kemudian dunia pendidikan harus patuh pada putusan MA, Prof Mungin menunjuk peraturan pemerintah tentang masalah itu yang harus diubah lebih dulu.

“Pemahaman bahwa UN ditolak itu sebenarnya keliru. Yang  ditolak itu kasasi yang diajukan karena hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 3 Mei 2007, bukan UN nya,” jelas Mungin lebih lanjut.

Isi vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, menurut Mungin, menilai bahwa  tergugat dalam hal ini Presiden , Wapres, Mendiknas dan Ketua BSNP dianggap telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak-anak. Untuk itu MA memerintahkan agar pemerintah dalam melaksanakan UN memenuhi berbagai persyaratan. Antara lain harus meningkatkan kualitas pendidikan baik dalam bidang SDM (guru) maupun sarana prasarana. Pemerintah juga diperintahkan untuk memperhatikan nasib para siswa yang tidak lulus UN (korban UN).

Dan, menurut Prof Mungin, sejak keputusan PN Jakarta Pusat itu, pemerintah sebenarnya telah melaksanakan perintah MA. Antara lain melakukan perbaikan kualitas guru, baik melalui peningkatan kualifikasi akademik dan uji kompetensi. Juga perbaikan dan menambah kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi sekolah yang jelek diperbaiki secara bertahap.  Juga dibangun sistem informasi ke seluruh sekolah melalui Jardiknas.

Demikian juga BSNP. Pihaknya, jelas Mungin, telah melakukan langkah-langkah kongkret untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaraan UN. Misalnya untuk UN tahun 2010 nanti, bagi siswa yang tidak lulus UN bisa mengulang. Kalau mengulang juga belum berhasil, siswa masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian kejar paket.

“Sehingga, keputusan MA yang mengabulkan gugatan itu seharusnya dikaji dengan argumentasi yang obyektif dan pemikiran yang jernih, tidak waton suloyo. Sebab secara subtansi MA tidak melarang pelaksanaan UN, tetapi hanya memberikan syarat agar UN berjalan lebih berkualitas. Dan syarat yang diminta MA itu secara bertahap sudah kami penuhi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan UN,” tandas Mungin.

Jadi, Mendiknas jelas Mungin, sama sekali tidak melakukan perlawanan apalagi membangkang. Karena, Mendiknas bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku di negeri ini.

Lantas ?

“Selama tidak ada larangan penyelenggaraan, maka UN akan tetap dilaksanakan. Karena tidak ada satupun kalimat dari putusan MA yang melarangnya.” Demikian ditegaskan berungkali oleh Mendiknas, Muhammad Nuh. Dan itu artinya, dari aspek hukum, amar putusan  MA tidak memerintahkan agar UN distop.

Rencananya UN diselenggarakan dua kali, yakni UN murni dan kemudian disusul dengan UN ulangan yang diperuntukkan bagi siswa yang belum lulus. Selama Desember 2009 ini BNSP dan Kantor Diknas gencar melakukan sosialisasi tentang rencana UN 2010 agar terbentuk satu persepsi yang sama dalam warga sekolah (guru, siswa, wali murid) bahwa UN 2010 tetap diselenggarakan. (din,rif – dmr)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: