Oleh: majalah merah putih | Januari 23, 2010

UN SEBAIKNYA DILAKSANAKAN ATAU TIDAK SIH ?

UN SEBAIKNYA DILAKSANAKAN

ATAU TIDAK SIH ?

Adalah, Drs Supriyo M PD, Unit Pelaksana Teknis Program Pengalaman Lapangan Unnes yang dengan tegas menyatakan, UN harus tetap dilaksanakan. Alasannya, UN fungsinya  sebagai standar nasional pendidikan. Kalau tidak ada UN kita  tidak akan bisa mengetahui sejauhmana kemajuan pendidikan di negara kita ini.

“UN tidak perlu ditinjau kembali,  harus tetap ada apapun keputusan MA. Hanya kalau Mendiknas menjanjikan akan ada perubahan, maka perubahan itu seyogyanya pada  soal-soal UN, di mana antara satu daerah dengan daerah lain tidak harus sama, khususnya pada tingkat kesulitannya.  Soal untuk sekolah di daerah tertinggal atau di sekolah terpencil  tidak mungkin dibuat  sama dengan  sekolah di kota Semarang  misalnya yang standar pendidikannya sudah tinggi.”

Kalau  soalnya masih disamakan untuk seluruh Indonesia, tidak peduli dengan  adanya kesenjangan dunia pendidikan antara sekolah dengan mutu pendidikan yang seadanya dan bahkan compang-camping dengan  sekolah yang sudah bertaraf internasional di kota-kota besar, itu yang seharusnya dipertanyakan.

“Kita tunggu saja format bagaimana yang akan ditawarkan Mendiknas untuk UN mendatang, kalau masih tetap seperti tahun lalu atau bahkan lebih berat dan sulit, insan pendidikan seharusnya melakukan protes keras, karena hal itu akan kembali mengulang kecurangan yang dilakungan banyak sekolah,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Urip Muhayat, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes. “UN sebaiknya jangan dihapuskan, karena dengan UN pemetakan atau standar dari nilai keberhasilan pendidikan di Indonesia bisa diukur. Sehingga  kualitas sumber daya manusianya tetap terjaga  dan tidak kalah dengan SDM lulusan sekolah luar negeri,” ungkapnya.

Hanya seperti Supriyo, Urip juga berharap Mendiknas dan BSNP bisa mempertimbangkan untuk membuat soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda antara sekolah yang sudah punya kualitas tinggi dalam proses KBM, dengan sekolah pinggiran atau sekolah di daerah tertinggal yang masih serba terbatas sarana dan prasarananya..

“Tapi kalau kemudian hasil UN menjadi satu-satunya tolok ukur kelulusan siswa, itu yang aku kurang setuju. Karena masih ada nilai semesteran dan nilai harian lainnya yang juga harus dipertimbangkan,” ungkap Urip lebih lanjut.

Solusi pengganti

Terkait putusan MA,  Supriyono lebih  memandangnya  dari dimensi akademik. Menurut dia, jika UN tidak diadakan,  harus ada solusi penggantinya. Sebab untuk dunia pendidikan, tetap harus ada  alat uji  untuk mengukur  keberhasilan pendidikan.

Yang lebih penting lagi, menurut dia, tata cara pelaksanaannya harus dibenahi. Termasuk kalau perlu standar nilainya dikaji ulang. Supaya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan sehingga sekolah membentuk tim sukses,  dan melakukan kecurangan secara berjamaah yang jelas-jelas mengingkari tujuan mulia dunia pendidikan.

Pembenahan tatacara pelaksanaan UN juga dimintakan oleh Drs HM Tauhid Msi, kepsek SMP Nudia Semarang. “Kalau mau jujur, UN itu sangat menyulitkan bagi siswa sekolah swasta seperti kita. Hanya karena tujuannya memang baik, kita selalu memacu dan memberikan pelatihan ekstra kepada para siswa agar tingkat kelulusan di sekolah kita tetap bisa tinggi, kalau perlu seratus persen,” ungkap Tauhid lebih lanjut.

Kalau kemudian Mendiknas berjanji akan melakukan pembenahan pada pelaksanaan UN nanti, Tauhid berharap, pembenahan itu ada pada sisi standar nilai  kelulusan dan tingkat kesulitan soal-soalnya. Sebab, satu sekolah dengan sekolah lain itu tidak sama standar dan kualitas KBM nya, juga sarana dan prasarananya. Ada sekolah negeri yang terus digelontor bantuan dari pusat maupun daerah, sehingga berlebih sarana prasarananya, tapi banyak juga sekolah, khususnya sekolah swasta, yang miskin dan terpuruk.

“Seharusnya mereka yang tertinggal diberi kesempatan menginduk ke sekolah favorit dalam mempersiapkan siswanya, agar jurang pemisah diantara mereka tidak makin melebar,” imbau Tauhid lebih lanjut.

“Apapun silang sengketa terkait masalah hukum tentang UN, siswa dan sekolah tetap harus focus. Hanya yang menjadi catatan kami, kelulusan siswa jangan melulu berpatokan pada nilai UN, tapi nilai ujian semester juga patut dimasukkan minimal dua digit,” demikian diungkapkan Wakasek SMA 9 Semarang, Joko Tulus  SPd.

Seperti halnya sekolah lain, pihaknya jelas Joko, tetap mempersiapkan dengan serius siswanya bahkan sejak mereka masih kelas 2. Pelajaran tambahan sebelum masuk kelas atau di akhir jam pelajaran terus rutin diberikan. Tingkat kelulusan 100 persen menjadi tujuan semua sekolahan, karena diakui Joko, sekolahan akan terdongkrak naik pamornya di kalangan orang tua murid, kalau kelulusan siswanya bisa seratus persen. Saat pamor sebuah sekolah naik, bisa dipastikan calon murid baru akan berjubel. Dan itu artinya, sekolahan tidak akan kekurangan murid.

Jadi  itu artinya, UN boleh tetap dilaksanakan. Tapi, ada banyak tuntutan atasnya, di antaranya standar nilai kelulusan ditinjau ulang,  perbaikan dalam sistem dan pelaksanaannya. Pembedaan soal untuk sekolah yang maju dengan sekolah pinggiran yang kurang maju. Juga yang paling penting, ada bantuan dan kepedulian dari pemerintah membantu sekolah-sekolah yang masih miskin sarana prasarananya, dan lemah standar KBM nya, dengan memberikan pembelajaran bersama atau try out bersama dengan sekolah favorit, agar ada standar yang sama atas ilmu yang diajarkannya.(din, rif – dmr )


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: