Oleh: majalah merah putih | Agustus 5, 2010

LAPORAN UTAMA


KOMPETENSI GURU

TIDAK BISA DIUKUR DENGAN SERTIFIKASI

Kualitas seorang guru, tidak bisa diukur lewat sertifikasi. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional lewat program berbiaya sangat mahal itu, tidak akan bisa tercapai dalam waktu dekat. Makin banyaknya guru yang lulus sertifikasi tidak bisa serta merta dijadikan tolok ukur makin meningkatnya kualitas pendidikan. Kompetensi seorang guru, tidak bisa diukur dari telah lulusnya mereka dari program sertifikasi itu.

Lantas ?

“Saya tidak setuju dengan sertifikasi. Kebijakan itu memerlukan biaya mahal, tetapi tidak akan membuat pendidikan kita maju. Salah satu alasannya, sangat mudah bagi seorang guru untuk mengumpulkan sertifikat atau portofolio, tetapi apakah mereka benar-benar paham dengan materi dan bisakah mereka meng aplikasikannya dalam pendidikan ? Sertifikasi sangat jelas tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai kompetensi seorang guru,” ungkap Agus Nurudin, pemerhati pendidikan Semarang.

Kompetensi seorang guru, seharusnya diukur lewat proses KBM sehari-hari. Efektif tidak komunikasinya  dalam menghantarkan banyak mata pelajaran kepada anak didik, yang itu artinya dia harus menguasai materi yang diajarkan. Dekat tidak dia dengan anak didik.  Pola pembelajarannya, apakah bisa segera diserap oleh anak didik, atau malah membosankan dan cenderung bertele-tele. Terus bagaimana dengan penguasaan bahasa Inggrisnya, unntuk RSBI dan SBI, apakah benar sudah sesuai dengan standart yang dibakukan oleh Kemendiknas ?

“Kalau mau jujur, belum semua guru bisa dianggap kempeten, karena belum terukurnya secara pasti penguasaan materi dan pola komunikasi dengan anak didik. Disamping itu, proses KBM atas sebagian besar guru juga cenderung tradisional, padahal kreatifitas dan inovasilah yang makin cepat mendekatkan guru dengan murid sehingga keterserapan materi pelajaran bisa makin efektif dan efisien,” ungkap Danu Sulistiyo, guru SMA 9 yang juga ‘nyambi’ mengajar di SMK Sudirman Semarang, kepada Merput.

Ketua MGMP Fisika yang juga guru SMA 5, Suprianto, bahkan dengan tegas menyatakan, “ untuk kondisi saat ini, masih banyak guru yang belum maksimal memberikan kemampuannya dalam proses KBM. Mereka belum memiliki kompetensi yang kuat sebagaimana  yang diharapkan pada seorang guru, meski yang bersangkutan telah lulus sertifikasi.”

Jadi ?

“Saat seorang guru harus masih memikirkan periuk nasi di rumah, apakah  dia masih bisa konsen dengan banyak materi yang harus diajarkan kepada anak didik ? Apalagi tuntutan harus mengisi banyak tugas adiministrasi yang begitu banyak. Guru untuk saat ini, menurut saya belum bisa dikatakan benar-benar kompeten, karena masih banyak yang harus dipikirkannya selain mengajar,” ujar Suprapmi, salah seorang guru SD, yang merasa belum sepenuhnya sejahtera dengan profesinya itu.

Tapi bagaimana dengan pendapat Wakasek SMP 7 Semarang, Sugeng Harsono Wibowo, SPd, yang menyatakan, guru di Semarang saat ini sudah kompeten dalam proses KBM sesuai dengan bidang ilmunya.

Sayangnya kompetensi guru dalam proses KBM belum ada yang mengukurnya secara pasti, sehingga berbagai pernyataan dan kenyataan yang muncul di lapangan, semuanya di anggap sah-sah saja, mewakili masing masing kasta sekolahnya. Kasta itu sendiri sengaja dibentuk dan dibuat pemerintah dengan mengelompokkan sekolah-sekolah dalam kategori, sekolah regular, sekolah mandiri, RSBI,. SBI dan lainnya, termasuk sekolah pinggiran yang terpuruk dan terbusukkan.

Padahal,  faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya peningkatan standar mengajar antara lain terletak pada guru-guru yang yang cukup berkualifikasi, tugas – tugas keahlian guru sesuai dengan keahlian mereka, pendampingan bermutu  di dalam dan diluar sekolah dan ada pengembangan profesi yang tepat dan bermutu tinggi.

Dengan masih dipertanyakannya kompetensi guru oleh banyak kalangan, kapan akan tercapai peningkatan standar mengajar itu ? Kapan kualitas pendidikan di Indonesia akan dicapai ?

Punya komitmen

Guru yang baik itu guru yang punya komitmen dan mampu melaksanakan empat kompetensi, diantaranya professional, pedagogic, kepribadian dan social. Guru juga harus mempunyai wawasan dan mampu mengerjakan semua beban adimistrasi. Demikian yang dikatakan Suprianto. Sementara menurut Supradmi, guru yang baik itu harus ikhlas dan mau belajar. Percuma guru pintar dan mempunyai banyak inovasi sehingga lulus sertifikasi, tapi  tidak ikhlas saat harus mentransfer ilmu kepada anak didiknya.

“Guru yang pergi ‘ngobyek’ meninggalkan muridnya dengan tugas mencatat meski sudah ada buku dan LKS, masih ada lho. Dan guru-guru yang seperti itulah yang mencoreng profesi guru yang sebenarnya. Guru seperti itulah yang kemudian dengan alasan memberi pelajaran tambahan, membuka les di rumah dengan bayaran tinggi kepada muridnya.”  Ungkap Supradmi lebih lanjut.

Haruskah guru lama dengan paradigma lama seperti itu yang harus segera dipensiundinikan, diganti dengan guru baru yang lebih idealis dan masih punya semangat pahlawan tanpa tanda jasa ?

Cermati saja pernyataan Mendiknas M. Nuh, “penyediaan guru baru haruslah melalui beberapa faktor yang diimplementasikan, diantaranya adalah peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, peningkatan kompetensi, pengembangan karier, penghargaan dan perlindungan, tunjangan guru serta maslahat tambahan. Dan itu masih ditambah dengan jumlah anggaran yang terpakai lebih banyak untuk gaji guru dan dosen, hal itu diharapkan bisa meningkatkan kompetensi guru dari tahun ke tahun.”

Masih adakah harapan ?

Yang pasti, penguasaan ICT guru dan penggunaannya dalam KBM belum maksimal, hal itu selain disebabkan belum maksimalnya pelatihan ICT, motivasi sebagian guru juga kurang karena kelelahan dengan beban administasi guru. Yang lebih parah lagi, penguasaan bahasa Inggris pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang, sebagai akibat motivasi guru untuk belajar bahasa Inggris masih kurang, serta kurang adanya evaluasi  pelatihan bahasa Inggris.

Kenyataan di atas bukan semata ditulis begitu saja oleh redaksi, tapi merupakan analisa dari program RSBI SMA Negeri 3 Semarang. Sehingga saat harus menjawab pertanyataan sudah kompetenkah guru di semua sekolah saat ini ? Jawabnya, kita serahkan pada masing masing orang tua untuk menilainya. (dmr)

Ngudorosonya GURU

Masih sebatas kebutuhan dasar

“Pak kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang mohon penyelesaian yang adil hak saya sebagai guru PNS, sudah dua tahun tidak diberikan.” (Piye Jal – Suara Merdeka, 7/6).

Uneg-uneg, ngudoroso yang cenderung blokosuto di atas, sepertinya masih tetap akan dibaca dan didengar dalam banyak pertemuan dengan banyak tenaga didik, saat ini. Dan maaf, ngudorosonya para guru, pastinya tidak seperti ngudorosonya presiden SBY kita, yang terekspose dan diekspose luas, minimal oleh TVRI, yang kemudian langsung ditindaklanjuti oleh para pembantunya di berbagai Kementrian dan institusi bahkan dengan sangat reaktif sekali. Ngudorosonya SBY, dipastikan terkait dengan masalah negeri ini, dan itu tentu saja sangat kompleks permasalahannya.

Sementara ngudorosonya para guru, lebih pada kebutuhan dasar dirinya, sebagai tenaga didik maupun sebagai manusia yang mempunyai keluarga, yang harus dicukupi kebutuhan minimalnya. APakah itu artinya, apa yang diberikan pemerintah selama ini, berupa gaji sebagai PNS, dengan berbagai tunjangan dan honor kelebihan mengajar serta kesempatan memberikan les tambahan kepada anak didiknya, masih kurang untuk memenuhi kebutuhan standart untuk hidup dan kehidupan mereka ?

Untuk sebagian guru, itu semua sudah cukup. Tapi, hanya sebagian lho, sementara di bagian yang lain, masih sangat dan amat sangat kurang. Guru negeri di sekolah pinggiran misalnya, tentu saja ‘kesejahteraan’nya tidak bisa dibandingkan dengan guru negeri di sekolah negeri, apalagi sekolah negeri yang favorit, di tengah kota. Dan itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Sebab, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan lebih itu memang sangat terbatas di sekolah pinggiran.

Lebih parah lagi, apabila sekolah tersebut adalah sekolah swasta yang minus.  Jangankan untuk memenuhi standar kebutuhan minimal sebuah keluarga, mereka terkadang bahkan harus tombok. Mengandalkan pendapatan dari kerja sambilan lain, atau pendapatan suami/ istri mereka. Itu juga sudah banyak diketahui oleh masyarakat.Upaya pemerintah untuk mencoba memberi kesejahteraan minimal atas para guru swasta juga sudah tidak kurang-kurang. Hanya masalahnya, saat harus memilih memberikan bantuan pada sekolah favorit di tengah kota, yang secara otomatis bisa secara siginifikan mendongkrak kredibilitas pejabat terkait, (karena beritanya di eskpose di media masa), dengan memberikan bantuan kepada mereka yang terpuruk. Bisa dipastikan, yang bisa mendongkrak kredibilitas itulah yang akan dipilih.

Masih pada kebutuhan dasar

“Aturan pendaftaran RSBI SMA 1 tidak sesuai juknis Kadisdik Semarang. Di juknis anak pendidik mendapat tambahan nilai, tapi kini hanya guru yang dianggap pendidik, gimana pak ? “ (Piye Jal – Suara Merdeka, 6/5)

Suprapmi, salah seorang guru SD Negeri, yang kebetulan tidak sekolah favorit, dan dia juga belum lulus sertifikasi ( nama  sekolah ada pada redaksi, sumber takut mendapat panggilan dari dinas) bahkan dengan lugas mengeluhkan adanya perbedaan perlakuan antara guru dari sekolah non favorit dengan guru sekolah favorit, apalagi yang sudah lulus sertifikasi, saat harus berurusan dengan dinas.

“Saya kira itu wajar dan manusiawi mas, orang pasti akan melayani yang terbaik dan dikenal lebih dulu, tapi tetap saja hati ini rasanya sakit, “ungkapnya lebih lanjut. Hanya di mana dan apa yang  mereka urus hingga muncul diskriminasi itu, guru yang sudah mempunyai pengalaman kerja puluhan tahun itu tidak bersedia menjawab. “Kita semua takut kalau dimediamasakan mas, apalagi dengan ditulis dengan nama lengkap pulus asal sekolah. Bisa-bisa kita dimutasikan ke sekolah yang lebih minus,” ungkapnya.

Benarkah kejadian seperti itu masih ada di era keterbukaan segalanya seperti saat ini ? Yang pasti dari para birokrat di jajaran dinas pendidikan, menolak semua yang dikeluhkan, bahkan dimediamasakan, seperti di piye jal di atas.

Adalah seorang guru fisika  yang telah lulus sertifikasi dari SMA 9, Danu Sulistiyo, yang dengan terus terang mengatakan, “nasib dan kesejahteraan guru sekarang mungkin saja sudah cukup, tapi tetap saja mesti ditambah, agar kita semua bisa dengan tenang mengajar tanpa harus memikirkan kendil di rumah agar tidak njomplang.”

Menurut Danu, yang harus dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya adalah, bagaimana bisa secara merata, tidak peduli guru dari  sekolah favorit atau non favorit, setara dan merata kesejahteraannya. “Tapi itu sulit pasti, karena kita semua tahu ada perbedaan kasta antara sekolah favorit dan non favorit. Tidak Cuma pada banyaknya bantuan, subsidi, grand dan lainnya, tapi juga pada besaran gaji yang diterima setiap bulan karena pada guru favorit ada banyak honor tambahan yang diterima.” Ungkapnya.

Benarkah ?

Wakasek  SMP 7 Semarang, Sugeng Harsono Wibowo, mengatakan, “tunjangan kesejahteraan khusus bagi para guru, agar sesegera mungkin dipenuhi. Tidak hanya bagi guru di daerah terpencil saja.”

Lho, jadi guru di sekolah favorit juga ‘meri’ to dengan guru terpencil, karena ada tunjangan khusus itu ? Padahal tunjangan khusus itu hanya muncul saat seorang guru ditugaskan di daerah terpencil, jauh dari kota, bahkan bisa di pucuk gunung atau di tengah hutan belantara yang masih terbelakang. Masih tegakah, para guru di kota mempersoalkan itu ?

Lantas bagaimana dengan guru di pinggiran kota, yang jauh dari ‘lirikan’ para petinggi diknas, yang tidak menerima tunjangan khusus, juga tidak menerima tambahan honor dan kelebihan jam mengajar, serta yang lainnya ? Seorang guru SD Negeri di sebuah pinggiran desa di wilayah Semarang, merput temui nyambi jadi ojek selepas jam mengajar. Seorang guru SMP Negeri juga kita temui asyik berjualan makanan, saat sore hari di rumahnya.

“Kita mengerjakan semua ini ikhlas kok mas, yang penting saat mengajar kita konsentrasi penuh untuk memintarkan anak-anak,” ungkap bu guru sembari asyik melayani ibu-ibu tetatangganya yang memberi bubur sumsum untuk anaknya.

Dengan segala permasalahan yang membelit seperti itu, masih bisa dianggap kompetenkah mereka saat harus berhadapan dengan anak didik di depan kelas ?

Belum seratus persen kompeten, demikian ungkap Widodo, humas SMP 12 Semarang. “Sebab untuk mengukur kompeten tidaknya seorang guru,  salah satu alat ukur yang paling afdol adalah lewat berhasilnya mereka menghasilkan lulusan yang ideal. Berhasil dan sukses melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.” Ungkapnya lebih lanjut.

Tapi menghasilkan kelulusan 100 persen juga belum bisa secara factual memberikan petunjuk kalau para gurunya kompeten. Sebab, menurut Sofani, guru akuntansi SMK MUH. I Semarang, untuk mencapai lulus 100 persen itu sendiri, pola dan proses KBM nya terkadang amat sangat instant, dengan target yang juga instant. Jadi, penilaian kompeten atas sosok guru, sifatnya bisa sangat pribadi dan subyektif.

Terus gimana dong ?

“Tunjangan bagi guru yang lulus sertifikasi harus langsung dibagi, agar  guru bisa tenang dan proses KBM dan birokrasi tidak terganggu,”  ungkap Suprianto, guru SMA 5, ketua MGMP kota Semarang menutup tulisan ini, dengan tetap masih ada tanda tanya menggumpal atas nasib sang guru yang tetap masih membawa masalah di sana-sini itu. (dmr)

GURU JUGA MANUSIA

Anggaran pendidikan akan terus naik hingga mencapai Rp 330 trilyun pada 2014. Angin segar yang dihembuskan Mendiknas M. Nuh itu, segera saja dibarengi dengan pernyataan akan ada  penataan lebih baik lagi, terkait proses penyaluran dan skala prioritas  dan optimalisasi anggaran fungsi pendidikan melalui rencana strategis pembangunan pendidikan nasional, dengan tetap memperhatikan berbagai aspek dan rencana serta target yang sudah direncakan.

Rp 330 trilyun ?

“Sekolah yang belum memenuhi standart akan dibantu, baik sarana prasarana maupun mutu gurunya,” Ungkap Wapres Budiono, suatu ketika. Tapi kalau sekolah itu kuadrannya jelek terus menerus, lebih baik ditutup saja. Karena, menurut Wapres, sekolah yang demikian itu akan merusak standar mutu yang lebih besar lagi. “AKan tetapi, selama masih bisa dibantu, dibantu dulu agar ada pemerataan mutu sekolah,” ungkap Wapres lebih lanjut.

Dan, pemerintah akan menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang akan mengatur distribusi guru. Peraturan itu memungkinkan guru dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga disaparitas guru akan berkurang. SKB tiga menteri itu muncul karena distribusi guru di Indonesia tidak merata. 68 sekolah di kota kelebihan guru, sementara 37 persen sekolah desa dan 66 persen sekolah di daerah terpencil kekurangan guru.

“ Mulai tahun ajaran baru ini, pemerintah akan menyiapkan guru-guru baru  untuk dialihkan dan ditugaskan  ke daerah terpencil. Guru itu akan mendapatkan insentif dalam bentuk financial dan jenjang karier,” ungkap Mendiknas M. Nuh.

Waduh, jadi ?

Dengan anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya, dan banyak kebijakan yang pro guru, masih haruskah banyak guru, khususnya guru di sekolah non favorit dan sekolah pinggiran yang mengeluh, kurangnya kesejahteraan mereka ?

Meski, banyak program perbaikan nasib guru dilaksanakan, banyak kebijakan diterapkan, tetap saja, yang namanya kesenjangan ekonomi akibat kastanisasi pendidikan muncul kepermukaan. Dan itu adalah dosa asal dari Kemendiknas saat ini, akibat memilah memisahkan sekolah dalam kasta-kasta predikasi sekolah.

Akibat akhir yang muncul, bukan lagi pada persoalan bagaimana meningkatkan mutu kompetensi para guru, tetapi lebih kompleks lagi yaitu menyangkut harkat hidup paling mendasar dari manusia, yaitu kesejahteraan keluarga mereka. Padahal , kalau sudah terkait dengan kesejahteraan, masalahnya menjadi sangat superlative. Di satu keluarga guru, memiliki satu mobil dengan semua anaknya disediakan motor, tapi dengan pola hidup yang tinggi, maka bisa saja keluarga itu menyatakan diri mereka belum sejahtera. Tapi disisi lain, ada keluarga dengan sarana prasarana terbatas, tapi ikhlas dalam menjalani hidup, bisa saja mereka menyatakan sejahtera.

Tetap manusia biasa

Perbedaan sudut pandang atas makna kata sejahtera itulah, yang menurut banyak guru dan tenaga didik, mengurangi makna kata kompeten atas guru, meski guru itu telah lulus sertifikasi sekalipun. Karena, “sifat dasar manusia itu selalu merasa tidak pernah cukup mas, jadi bagaimanapun kondisinya, seorang guru bisa saja merasa terus belum sejahtera, padahal gajinya tinggi  dengan banyak tunjangan,” ucap Sri Maryati, guru SD Islamic Center II kepada Merput.

Jadi menurut bu guru yang selalu ramah itu, untuk mengukur kompetensi seorang guru, tidak bisa dipandang dari penguasan materi dan pola pembelajarannya saja, tapi lebih dalam lagi mengkait juga pada pendampingan kepada anak didik dan kepedulian pada kemajuan anak didik secara keseluruhan. Dan itu semua tidak akan tercapai kalau sang gurunya sendiri merasa belum sejahtera, karena dalam pola pikirnya dia merasa harus dan harus mensejahterakan keluarganya dulu, sebelum dia bisa full konsesn sebagai guru.

Disparitas guru yang muncul akibat tidak meratanya penyebaran guru, telah ada SKB tiga menteri untuk solusinya. Gaji guru dan dosen juga dipastikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetap akan adakah orang tua yang mempermasalahkan kompetensi para pendidik buah hatinya ?

Guru juga manusia. Mereka juga punya banyak problem pribadi dan keluarga. Namun, karena mereka sudah bersiap diri lahir batin menjadi guru, maka apapun kondisi dan situasi keluarganya, mereka harus tetap menjadi guru yang baik . “Yang idealis dengan penerapan disiplin diri dan anak didik, siap materi, datang tepat waktu, punya strategi dan mampu memberi inovasi pembelajaran. ” Ungkap Widodo, humas SMP 12 Semarang.

Lebih lanjut dia mengatakan, guru juga harus punya kepribadian yang bisa di ‘gugu dan di tiru, dan berakhlak mulia. “Tanpa itu semua, untuk menuju sosok guru yang kompeten, rasanya amat sulit untuk dicapai mas. Guru itu pengabdian seumur hidup menurut saya, sehingga apapun situasi dan kondisinya, guru tetap harus mengedepankan proses pembelajaran prima kepada anak didik,” ungkap Widodo lebih lanjut.

Ukuran kesejahteraan itu relative, sehingga menurut Sofani, guru akuntansi di SMK Muh. I Semarang, seorang guru jangan terlalu cengeng mempersoalkan apa yang  akan dan telah mereka terima. “Bukan masalah kompeten atau tidak,  menurut saya, bisa tidak seorang guru mengembangkan sifat-sifat idealis, berkepribadian dan berakhlak mulia dalam proses KBM itu yang penting. Agar output yang dihasilkan bisa benar-benar sesuai tuntutan dan keinginan orang tua.” Ungkap Sofani lebih lanjut.

Itu artinya, meski guru juga seorang manusia. Pada dirinya melekat banyak sekali harapan, sehingga kalau sosoknya tidak bisa mendekati idealis atau kompeten, apa yang bisa diharapkan dari anak didiknya ? (dmr)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: