Oleh: majalah merah putih | Februari 27, 2012

Meretas Dunia P…

Meretas Dunia Pendidikan Jateng

Gambar

Dunia pendidikan Indonesia masih dihimpit berbagai persoalan. Anggaran pendidikan yang masih minim, sistem dan metode pengajaran yang belum maksimal, kurikulum, hingga kualitas guru yang belum mumpuni. Padahal pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan bangsa. Maju mundurnya bangsa sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya kualitas pendidikannya. Berbagai persoalan yang masih membelit dunia pendidikan tentu harus segera dicarikan penyelesaiannya. Disisilain, semestinya dunia pendidikan terbebas dari segala kepentingan-kepentingan, kecuali kepentingan untuk pemenuhan hak dasar manusia dalam memperoleh pendidikan yang layak. Dunia pendidikan adalah proyek kemanusian sebagai upaya kesejahteraan dan keselamatan hidup dan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Untuk itu, memanjukan pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia, tidak hanya dalam wacana dan formula-formula, namun perlu kerja nyata dan kerja keras dengan kesungguhan hati.

Berbicara soal pendidikan di negeri ini, tentunya setumpuk persoalan yang muncul. Padahal, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 adalah tugas mulia untuk menciptakan generasi-generasi penerus yang potensial untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih maju di masa yang akan datang. Barangkali akan sangat mudah dilakukan ketika suatu satuan pendidikan untuk menggapai kualitas yang diinginkan para stake holder pendidikan jika segala apa yang menjadi prasyarat suatu manajemen sekolah terpenuhi semua, dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sampai dengan pembiayaannya. Namun bagaimana bila salah satu syarat saja tidak terpenuhi?

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam program perioritas tahun 2010-2013 bidang pendidikan akan melakukan peningkatan akses, kualitas layanan dan pengembangan sumber daya manusia serta pelestarian nilai-nilai budaya, dengan titik berat pada : Penjaminan keberlangsungan Wajar Dikdas 9 (Sembilan) tahun, melalui Pendampingan Biaya Operasional Sekolah, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru SMP, pembangunan perpustakaan dan pembinaan potensi siswa SD/MI dan SMP/MTS.

Pengembangan Provinsi Vokasi, melalui pembangunan ruang kelas baru SMK, pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMK, Pembaharuan Kurikulum dan Pembinaan Kompetensi Siswa SMK. Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), melalui pembangunan ruang laboratorium IPA, Bahasa dan Multimedia, peningkatan kualifikasi dan kompetensi berbahasa asing guru mata pelajaran serta Sister School.

Pengembangan Desa Vokasi di 35 Desa, pembentukan Kelompok Belajar Usaha (KBU), pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan optimalisasi Kewirausahaan Desa (KWD). Pengembangan PAUD formal dan non formal, melalui pembangunan ruang belajar dan penyediaan alat permainan edukatif. Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB), melalui pembangunan ruang kelas dan penyediaan sarana pendidikan anak berkebutuhan khusus. Peningkatan kompetensi pendidik, melalui pemenuhan kualifikasi studi lanjut S1/D4, fasilitasi pasca sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru wiyata bhakti.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2010 dengan memperioritaskan RPJMD tahun 2011, Di bidang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI tahun 2009 sebesar 97,05% meningkat dibanding tahun 2008 sebesar 94,99%, untuk SMP/MTs tahun 2009 sebesar 73,06% menurun dibanding tahun 2008 sebesar 75,29 %.  APM SMU/SMK/MA tahun 2009 sebesar 49,19% naik dibanding tahun 2008 sebesar 40,50%.

 Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI tahun 2009 sebesar 108,09% naik dibanding tahun 2008 sebesar 107,31%, untuk SMP/MTs tahun 2009 sebesar 99,50% meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 96,93%, dan untuk SMU/SMK/MA tahun 2009 sebesar 57,79% meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 54,87%. Angka melek huruf pada tahun 2009 sebesar 95,6% meningkat dibanding tahun 2008 sebesar 89,24%, dengan target tahun 2010 sebesar 96% dan target tahun 2010 sesuai RPJMD sebesar 96,1%. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2009 sebesar 6,9% meningkat dibanding tahun 2008 sebesar 6,86% dengan target tahun 2010 dan target tahun 2010 sesuai RPJMD sebesar 6,9%.

Sedangkan untuk angka usia harapan hidup tahun 2009 adalah 72 tahun, meningkat dibanding tahun 2008 adalah 71,1 tahun, dengan target tahun 2010 dan sesuai target RPJMD adalah 72,9 tahun.

Pendidikan Dalam bidang pendidikan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan yang dilakukan didasarkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan, yakni (1) Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan (3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Aspek Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; antara lain diukur dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Transisi (AT), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Buta Aksara, dengan kondisi sampai dengan tahun 2009. APK PAUD tahun 2009 sebesar 62,04% sudah melampaui target, karena angka target RPJMD tahun 2009 yaitu 61%. Target APK PAUD pada tahun 2010 adalah sebesar 62%. Target APK PAUD tahun 2013 RPJMD adalah 65%. APM SD/MI tahun 2009 masih lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun yang sama.

Pada tahun 2009 APM SD/MI sebesar 97,05%, pada tahun 2009 dalam RPJMD ditargetkan APM SD/MI sebesar 96,14%. Target APM SD/MI pada tahun 2010 sebesar 96,56%. Pada jenjang pendidikan SMP dan SMA terlihat APK Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2009  mengalami peningkatan. Namun APM SMP/MTs mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

 

 Sedangkan target RPJMD pada tahun 2009 untuk APK SMP/MTs dan sederajat sebesar 97,14% sudah tercapai, karena APK SMP/MTs dan sederajat pada tahun 2009 sebesar 97,91%. Target APK SMP/MTs dan sederajat pada tahun 2011 sebesar 97,57%. APK SMA/SMK/MA dan sederajat pada tahun 2009 sebesar 57,79%, sedangkan target pada tahun yang sama sebesar 55%. Target APK SMA/SMK/MA dan sederajat pada tahun 2010 sebesar 59,87%. Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sudah mendekati target RPJMD yaitu 0,12% pada tahun 2013. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,72% pada tahun 2009, namun sudah melampaui target pada tahun 2009 sebesar 0,83%. Target angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2010 sebesar 0,24%. Sedangkan untuk SMP/MTs target pada tahun 2010 sebesar 0,68%.

 Angka putus sekolah  SMA/SMK/MA pada tahun 2009 sebesar 0,17% dan target pada tahun yang sama sebesar 0,11%. Target angka putus sekolah pada tahun 2010 sebesar 0,10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target angka putus sekolah pada tahun 2009 belum tercapai. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Jawa Tengah terlihat bahwa pada tahun 2009 kondisi ruang kelas sesuai standar untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 62%, sedangkan target pada tahun yang sama sebesar 61%. Target pembangunan ruang kelas SD/MI sesuai standar pada tahun 2010 sebesar 69%. Sedangkan ruang kelas SMA/SMK/MA sesuai standar pada tahun 2009 sebesar 25%, sedangkan target capaian pada tahun yang sama untuk ruang kelas SMA/SMK/MA sesuai dengan standar sebesar 24%.

Target ruang kelas SMA/SMK/MA sesuai dengan standar pada tahun 2010 sebesar 28%. Untuk pendidikan non formal APK pendidikan kesetaraan pada tahun 2009 sudah memenuhi target yaitu sebesar 3%. Target pada tahun 2010 sebesar 4% dan pada tahun 2011 sebesar 5%. Angka kelulusan program Kejar Paket A pada tahun 2009 sebesar 84,02%, sedangkan target pada tahun 2009 sebesar 96%. Target tahun 2010 sebesar 96,65%. Angka kelulusan Kejar Paket B pada tahun 2009 sebesar 89,75% dari target pada tahun yang sama sebesar 88%. Target kelulusan Kejar Paket B pada tahun 2010 sebesar 90,0%. Sedangkan Angka Kelulusan Kejar Paket C pada tahun 2009 sebesar 85,26% dari target sebesar 82%.

Target Kelulusan Kejar Paket C pada tahun 2010 sebesar 84%. Untuk angka buta aksara, kondisi dimaksud sudah mencapai target nasional bebas buta aksara yaitu kurang dari 5%. Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 memperoleh penghargaan Literacy Prize dari Menteri Pendidikan Nasional. Aspek  mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan diukur dengan beberapa indikator antara lain, angka kelulusan. Tahun 2008/2009 angka kelulusan untuk SMP sebesar 93,24%, target angka kelulusan SMP pada tahun yang sama sebesar 93,26%. Target angka kelulusan pada tahun 2010 sebesar 93,72% dan pada tahun 2011 sebesar 94,18%.

Sedangkan angka kelulusan UN SMA pada tahun 2009 sebesar 95,55% dari target 94%. Target pada tahun 2010 sebesar 95,85%. Angka kelulusan UASBN pada tahun 2009 sebesar 95,98% dari target sebesar 95,73%. Sedangkan pada target pada tahun 2010 sebesar 96,29%. Berkaitan dengan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa semua  guru dan pengelola sekolah, paling rendah berkualifikasi S-1 dan D-4 serta memiliki sertifikat kompetensi.

 Pada tahun 2009 guru PAUD yang telah berkualifikasi S1 dan D4 sebesar 12% dari target 15%. Target tahun 2010 sebesar 18%. Jenjang pendidikan SD guru yang memiliki kualifikasi S1 atau D4 pada tahun 2009 sebesar 25,29% dari target sebesar 27,5%. Target pada tahun 2010 sebesar 32,5%. Jenjang pendidikan SMP/MTs guru dengan kualifikasi S1/D4 pada tahun 2009 sebesar 77% dari target sebesar 75%. Target pada tahun 2010 sebesar 77%. Sedangkan guru dengan kualifikasi S1/D4 pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 88,2% dari target 87,5. Target guru berkualifikasi S1/D4  untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK pada tahun 2010 sebesar 89%. Sedangkan guru bersertifikat pendidik pada jenjang pendidikan PAUD pada tahun 2009 mencapai sebesar 5,4% dari target sebesar 5%.

Pada tahun 2010 target guru PAUD yang bersertifikat pendidik sebesar 8%. Sedangkan guru SD/MI yang bersertifikat pendidik pada tahun 2009 sebesar 20,4% dari target sebesar 14%. Pada tahun 2010 guru SD/MI bersertifikat pendidik ditargetkan sebesar 22%. Guru SMP/MTS yang bersertifikat pendidik pada tahun 2009 sebesar 29,8% dari target sebesar 19%. Pada tahun 2010 guru SMP/MTS bersertifikat pendidik ditargetkan sebesar 38%. Guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik pada tahun 2009 sebesar 36,3% dari target sebesar 30%.

Pada tahun 2010 guru SMA/SMK bersertifikat pendidik ditargetkan sebesar 48%. Relevansi pendidikan diawali dengan peningkatan ratio siswa SMK : SMA dari 54,2 : 45,8 (tahun 2007/2008) menjadi 57 : 43 tahun 2009. Kenaikan tersebut diikuti daya serap lulusan SMK, yakni 84.555 orang (65%) terserap pada dunia kerja dan 13.009 orang (10%) melanjutkan pendidikan, dan 20.970 orang (16,12%) berwirausaha mandiri serta 11.551 orang (9,88%) belum tertampung pada dunia kerja. Perintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) tahun 2009 telah mencapai 187 sekolah meliputi 12 SD (terdiri 9 SD Negeri dan 3 SD Swasta), 61 SMP (58 SMP Negeri dan 3 SMP Swasta), 55 SMA (48 SMA Negeri dan 7 SMA Swasta) dan 59 SMK (52 SMK Negeri dan 7 SMK Swasta). Aspek Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, antara lain ditunjukkan oleh kondisi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada SD/MI dan SMP/MTs di 35 kabupaten/kota.

Sampai dengan tahun 2009 tercatat 3.516 sekolah/madrasah telah melaksanakan MBS. Pada  tahun  2009  sekolah  SD/MI  yang  terakreditasi A sebesar 17,90% dari target sebesar 25%. Pada tahun 2010 ditargetkan SD/MI yang terakreditasi A sebesar 30%. Untuk Jenjang SMP/MTs yang terakreditasi A pada tahun 2009 sebesar 53,52% dari target sebesar 42%. Pada tahun tahun 2010 ditargetkan SMP/MTs yang terakreditasi A sebesar 45%. 

Hanya saja, untuk membuktikan program yang sudah digariskan tersebut, public sangat sulit untuk membuktikan pencapaian program itu. Ruang info public untuk mengetahuinya tidak pernah. Bahlkan website nya Dinas pendidikan Provinsi saja taidak pernah memuat pencapaian mutu pendidikan di Jawa tengah.

 

Amat Memprihatinkan

                Dunia pendidikan Indonesia umumnya dan Jawa Tengah khususnya, masih tetap nggembol sejuta masalah. Mulai dari angka putus sekolah yang makin lama bukannya makin rendah, tapi justru malah makin tinggi. Angka kemiskinan dan pemiskinan terstruktur penduduk ,  sebagai akibat kebijakan pemerintah yang tidak populis, makin membuat tinggi angka putus sekolah dan gagal sekolah itu. Data BPS yang selalu optimistis ada penurunan yang cukup signifikan atas jumlah penduduk miskin di Indonesia, sepertinya hanya seperti laporan ABS ( asal bapak senang ) saja. Sebab, daerah-daerah dan pusat-pusat kantong kemiskinan makin menyebar dan merata bahkan masuk ke wilayah yang selama ini dikategorikan daerah dengan strata sosial mampu.

                Kalau kita membuka situs Kemendiknas, maka yang tercantum di kolom-kolomnya adalah asa dan  gapaian tinggi, mencuat ke langit, dan sepertinya menjadi semacam menara gading. Karena, pada kenyataannya, implementasi di lapangannya tidak selalu sejalan dengan visi misi mereka. Akibatnya, tetap saja ada daerah yang mempunyai angaka kerusakan ruang sekolah yang tinggi. Tetap ada anak didik yang putus sekolah sebagai akibat tingginya biaya pendidikan. Meski sudah ada wajar ( wajib belajar ) 9 tahun, ada juga BOS dan beasiswa untuk pelajar miskin, tapi kenapa angka anak didik putus sekolah masih tetap tinggi. Kalau melihat kenyataan itu, berarti ada yang salah di tingkat implementasi pelaksanaan semua kebijakan yang menurut birokrat di Kemendiknas sudah amat sangat idealis itu.

Data bicara

Tingkat Pendidikan Penduduk Relatif Masih Rendah. Berbagai upaya pembangunan pendidikan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dicanangkan pada tahun 1994 dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Namun demikian sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah. Sampai dengan tahun 2003 rata- rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 tahun dan proporsi penduduk berusia 10 tahun keatas yang berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) keatas masih sekitar 36,2 persen. Sementara itu angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas masih sebesar 10,12 persen (SUSENAS 2003). Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).

SUSENAS 2003 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) – rasio penduduk yang bersekolah menurut kelompok usia sekolah – untuk penduduk usia 7-12 tahun sudah mencapai 96,4 persen, namun APS penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 81,0 persen, dan APS penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai 51,0 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 19,0 persen anak usia 13-15 tahun dan sekitar 49,0 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah baik karena belum/tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya teratasi dalam pembangunan pendidikan. Penurunan penduduk usia muda terutama kelompok usia 7-12 tahun sebagai dampak positif program Keluarga Berencana menyebabkan turunnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama terjadi pula perubahan struktur usia siswa SD/MI dengan semakin menurunnya siswa berusia lebih dari 12 tahun dan meningkatnya siswa berusia kurang dari 7 tahun. Hal tersebut terus dipertimbangkan dalam menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan sehingga efisiensi dapat terus ditingkatkan. Pada saat yang sama terjadi peningkatan proporsi penduduk usia dewasa yang berdampak pada perlunya untuk terus mengembangkan penyediaan layanan pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan non formal untuk memberi pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka.

Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antarkelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah. Data SUSENAS 2003 mengungkapkan bahwa faktor ekonomi (75,7%) merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah (67,0
persen) maupun karena harus bekerja (8,7 persen). Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Pada tahun 2003, pada saat APS penduduk 13-15 tahun dari kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 93,98 persen, APS kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 67,23 persen. Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun dengan APS kelompok termiskin dan terkaya berturut- turut sebesar 28,52 persen dan 75,62 persen. Pada saat yang sama partisipasi pendidikan penduduk perdesaan lebih rendah dibanding penduduk perkotaan. Rata-rata APS penduduk perdesaan usia 13- 15 tahun pada tahun 2003 adalah sebesar 75,6 persen sementara APS penduduk perkotaan untuk kelompok usia yang sama sudah mencapai 89,3 persen. Kesenjangan yang lebih nyata terlihat untuk kelompok usia 16-18 tahun yaitu dengan APS penduduk perkotaan sebesar 66,7 persen dan APS penduduk perdesaan sebesar 38,9 persen atau hanya separuh APS penduduk perkotaan.

 

Jangan Bebani Sekolah

Semua birokrat mulai dari Kemendikbud, hingga Dikbud Provinsi, kota serta kepanjangan tangan mereka di UPDL_UPDL di tiap kecamatan, harus mau dan mampu untuk turba ( turun ke bawah ), untuk melihat realisasi dunia pendidikan di lapangan. Jangan hanya memantau dari atas, melihat dengan kacamata kuda, karena itu hanya akan memunculkan laporan-laporan ABS dari oknum PNS yang ingin segera naik pangkat.

                Lakukan sidak, perbanyak kunjungan incognito ke sekolah-sekolah, bahkan hingga ke pelosok. Cari dan temukan semua permasalahan yang melingkungi mereka. Setelah itu carikan solusinya. Jangan ada lagi, kunjungan pejabat dari pusat dengan mengundang wartawan seabrek, serta meminta sambutan yang meriah. Hal itu, selain akan memberatkan Dikbud daerah, juga sekolah yang ketempatan akan terbebani karena harus menyediakan dana untuk ubo rampe pejabat yang bersangkutan.

                Ada banyak kasus, Kasek dan para guru di  sekolah pinggiran yang apa adanya sarana prasarana belajarnya harus urunan dan atau menggunakan dana bos dan lainnya, hanya untuk menyambut dan menyenangkan pejabat birokrat di institusi Dikbud saat berkunjung di sekolahnya.

                Sudah saatnya semua birokrat  di Dikbud memposisikan diri sebagai pelayan, yang secara rutin dan konsisten terus mengawal semua kebijakan yang ada. Jangan sekali-kali mengembangkan prinsip, ’aku ini pejabat, maka kamu harus mau melayani aku, kalau tidak ingin terhambat segala bantuan dan urusanmu.’

                Semuanya ternyata membutuhkan keteladanan dari yang berkuasa. Kalau para penilik sekolahnya saja rajin dan rutin berkunjung ke sekolah-sekolah yang menjadi daerah pantauannya, bukan untuk menyerap aspirasi dan menemukan kendala dalam proses KBM nya, tapi lebih pada upaya mengumpulkan upeti berupa sangu dari sekolah untuk dirinya. Lha apa itu tidak menambah masalah di sekolah yang dana untuk pengembangan dan proses KBM terbatas. Itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor, kenapa sebuah sekolah terpaksa harus menarik tambahan dana dari orang tua anak didik, sehingga memunculkan kontradiksi.

                Walah, dunia pendidikan sepertinya akan terus memunculkan masalah. Tidak akan pernah bisa bersih seratus persen bersih, karena di dalamnya ada perputaran dana yang tidak sedikit, dan itu dikelola oleh oknum yang rendah moralnya. Jadi, pengawasan melekat sepertinya harus makin di intensifkan. Hanya kendalanya, birokrasi yang berkembang di kalangan pegawai negeri sipil, memunculkan sifat sikap sendiko dawuh, atasan bawahan dan sabdo pendito ratu. Ketakutan dihambat, dipersulit, dan atau bahkan di ’buang’, terus menjadi beban atas segala ketidaktaatan yang mengemuka .

JAWAHIR MUHAMAD (BUDAYAWAN)

Jadikan Momentum

 Gambar

                Untuk dunia pendidikan 2012 ini, yang harus kita garis bawahi adalah masuknya kebudayaan kembali kepada khitohnya, menempel dan diurusi oleh dinas pendidikan. Itu harus dijadikan momentum birokrat di Kemendikbud, untuk kembali menata dan membenahi banyak kebijakan, dengan menyertakan masalah budaya di kurikulum dan atau kebijakan lainnya.

                Kenapa hal itu penting, sebab selama ini menurut pengamatan saya, dunia pendidikan cenderung manipulatif dan mengabaikan unsur pengajaran budi pekerti dan lainnya. Lihat saja dengan kebijakan UN itu. Apa tidak dikatakan manipulatif kalau kemudian sebagaimana rumor yang beredar, dan saya kira itu sudah menjadi sebuah realita, semua  sekolah berlomba-lomba menuntut kelulusan 100 persen anak didknya, bagaimanapun caranya. Cara-cara halal yang sesuai dengan jiwa pendidikan lantas banyak digunakan. Cara-cara haram dan tidak bagus, juga muncul di beberapa sekolahan yang menginginkan anak didiknya bisa lulus seratus persen itu.

                Memanipulasi nilai, katanya juga pernah muncul dan itu diceritakan oleh para pendidik sendiri. Apa itu benar, itulah yang harus diwaspadai oleh semua pelaku dunia pendidikan dan pejabat birokratnya. Sebab, saat para gurunya berperilaku menghalalkan segala cara begitu, anak didiknya juga akan melakukan segala cara untuk mendukungnya, apalagi itu demi kepentingan mereka.

                Dan budaya, kebudayaan,yang didalamnya mengajarkan budi pekerti, yang baik dan salah, yang halal dan haram, adalah jawaban atas semua permasalahan di dunia pendidikan saat ini. Saat seluruh waktu belajar dan keseharian anak didik hanya digunakan untuk mengejar nilai-nilai akademis, sikap sifat baik, karakter dan budi pekerti lantas terabaikan. Sebuah kurikulum atas nilai-nilai dalam kebudayaan, harus  terintegrasi dan  komprehensif dalam banyak mata pelajaran yang diberikan di sekolahan. Dan ini bukan pekerjaan ringan, sebab disini yang dibutuhkan adalah kepedulian dan niat baik untuk membenahi mental dan karakter anak didik, yang dikatakan mulai luntur itu.

                Kebudayaan tidak hanya puisi, sastra, tari, gamelan, wayang dan sejenisnya. Kebudayaan itu luas,karena didalamnya ada budi pekerti luhur,sifat sikap baik, karakter unggul, dan itu harus dilakuka seumur hidup. Maka, wahai para birokrat, mari bersama-sama memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Jangan biarkan mereka terpasung, dan terus memakai kaca mata kuda, hanya dan hanya berkutat pada bagaimana lulus UAN, sementara karakter dan budi pekerti mereka terabaikan. 

SUWIGNYO RAHMAN ( LSM KRISIS)

Semuanya Panggung Sandiwara

 Gambar

                Masalah di dunia pendidikan, di manapun, tidak hanya di Semarang, seolah tidak akan pernah ada habisnya. Itu mungkin disebabkan, dunia pendidikan selain mempunyai visi misi sosial, di dalamnya juga kental ada unsur bisnisnya, karena ada keluas masuknya dana untuk pelaksanaannya. Krisis sendiri melihat permasalahan itu, khususnya terkait pada SPI pada waktu PPD. Dan itu dalam setiap tahunnya terus saja mengemuka, meski sudah banyak laporan dan pengkritisan oleh masyarakat, termasuk juga kita dari Krisis.

                Pungutan sekolah dengan beragam alasan pembenar itu, sepertinya menjadi agenda tahunan dari banyak sekolah, dengan harapan tidak ada orang tua murid yang berani untuk melaporkannya. Atau tidak ada LSM yang tahu  dan kemudian melaporkannya kepada institusi terkait. Semuanya, sepertinya panggung sandiwara di dunia pendidikan yang masuk tetap saja belum sepenuhnya lepas dari karut marutnya.

                Kenyataan yang ada  selama ini, banyak sekolah yang menyodorkan nominal proyek pendidikan kepada orang tua siswa dan ironisnya mereka harus menanggung semua proyek-proyek ini, bahkan ada sekolah yang menyamaratakan penarikan SPI tersebut tanpa memandang keberadaan ekonomi keluarga siswa baru. Ada beberapa sekolah yang menekankan besaran SPI yang harus dibayarkan, jika tidak maka siswa yang bersangkutan tidak akan di terima. Ancaman seperti ini bagi kami adalah sebuah intimidasi yang dilakukan terhadap orang tua siswa. Sehingga mau tidak mau mereka pasti akan membayarnya, padahal sifat SPI ini seharusnya sukarela dan tidak dipaksakan.

Atas kenyataan yangt terus dan terus terjadi di setiap tahun ajaran baru itu, kami mendesak Pemkot dan DPRD Kota Semarang untuk menertibkan dan menghentikan pungutan sekolah. Perlu adanya evaluasi terhadap proyek pembangunan sekolah yang cenderung memberatkan. Pemkot hendaknya segera mewujudkan kebijakan pendidikan gratis kepada masyarakat, khususnya pendidikan SD dan SMP bahkan kalau perlu hingga SMA. Pemkot perlu mengambil alih permasalahan kesulitan sekolah terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Dengan begitu sekolah tidak melampiaskan dan menjadikan kesulitan yang dialami itu kepada siswa. Jika kondisi ini masih terjadi maka bak lingkaran setan beban pendidikan akan terus menerus berputar. Tentu kita semua tidak mengharapkan keadaan ini terus terjadi.
               
Aturan terbaru dari Kemendiknas, bahwa sekolah harus melapor dulu ke birokrat terkait pungutan yang akan dilakukan, setidaknya harus menjadi semacam rambu-rambu untuk menyetop segala bentuk pungutan ilegal. Kita semua dari LSM yang peduli pendidikan, akan terus mengawal kebijakan itu, sehingga tidak ada kongkalikong dan atau sejenisnya terkait aturan baru itu. Kalau dari awalnya saja penuh dengan permainan dan tidak bersih, bagaimana institusi pendidikan bisa dan mampu menghasilkan output anak didik yang cerdas, mampu dan berkarakter. Semuanya memang harus dengan teladan. Tidak bisa dengan kecurangan.

DRS BUNYAMIN M.Pd (Ka Disbud Kota Semarang)

 Gambar

Masih Banyak PR

 

Banyak tugas yang akan kita lakukan di awal 2012 ini. Salah satunya melakukan pendataan Ujian Nasional 2011/2012, yang pelaksanaannya untuk SMA/MA dan SMK akan diselenggarakan mulai tanggal 16 April 2012, sedangkan untuk SMP/MTs akan dilaksanakan mulai tanggal 23 April 2012. Pendataan itu sendiri saya harap sudah selesai semua, karena deadline yang kita berikan adalah per Desember 2011 lalu. Akurasi datanya harus benar – benar valid dan pasti, karena akan dipakai sebagai dasar  pemesanan naskah soal UN.

Verifikasi data calon peserta ujian nasional oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga sedang dilaksanakan pada bulan Januari ini. Kita semua berharap verifikasi itu bisa berjalan dengan baik, sehingga semua anak didik yang akan ikut UN, bisa menjalaninya. Sedangkan untuk  petunjuk mengenai entry nilai dan informasilain menunggu pengesahan POS UN yang  masih dalam proses pengajuan pengesahan.

Selain itu, kita juga terus melakukan pendataan pendidikan dasar. Itu kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan Data Pokok Pendidikan Dasar yang terintegrasi pada skala Nasional. Untuk itu perlu di dukung oleh data yang cepat, akurat, lengkap, valid, akuntabel dan terus up to date. Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan, dan pelaksanaan program-program pendidikan secara tepat sasaran dibutuhkan data yang  lengkap dan akurat. Dengan ketersediaan data   tersebut, maka proses Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Masih banyak PR memang yang harus kita kerjakan, demikian juga masih banyak keluhan dari pelaku dan orang tua didik. Semuanya akan kita carikan solusi satu persatu, sehingga apa yang menjadi PR dan masih dikeluhkan terkait pelaksanaan dunia pendidikan, bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan. Bantuan dari masyarakat, LSM, dan stake holder lainnya, khususnya dalam hal pengawasan sangat kita harapan, agar dunia pendidikan di Jawa Tengah umumnya, dan Semarang pada khususnya bisa sesuai dengan harapan. Memunculkan dan melahirkan insan didik yang cerdas, dan berkarakter serta berakhlak mulia.

 

 

NUR KHOLIS S.Ag (Pembina PAUD)

Butuh Aturan yang Jelas

 

                Bagi kita, para pelaku di dunia pendidikan ditingkatan paling bawah, seperti di PAUD, yang kita butuhkan sebenarnya tidak banyak, yang kita harapkan dari para pejabat pengambil keputusan di Kemendikbud tidak neko-neko. Kita hanya butuh perlindungan, kita butuh aturan yang jelas dan baku, dengan bahasa yang sederhana sehingga tidak ada pasal-pasal yang bisa diterjemahkan seenaknya sendiri,sesuai dengan kepentingan dan keuntungan orang-orang tertentu.

                Kita bahkan tidak ingin direpotkan lagi dengan segala macam birokrasi, dan tetek bengek lainnya, yang akhirnya malah memperpanjang rantai birokrasi, sehingga kita mesti lama dan terkendala saat harus mengurus sesuatu yang terkait dengan proses KBM dan sarana prasarana kita. Biarkanlah semua lembaga dan institusi pendidikan berjalan seperti biasa, terwadahi dan terayomi,sehingga para tenaga didik dan kependidikan bisa mencurahkan seratus persen waktu, tenaga dan kreatifitas dan inovasinya, demi kebaikan dan keberhasilan anak didik.

                Yang pasti, kita semua berharap apapun itu aturan yang dibuat dam  akan disosialisasikan, untuk kemudian digunakan, harus melalui suatu studi komparatis yang komprehensif. Sehingga, data dan fakta yang akan dijadikan acuan bagi pembentukan aturan dan atau kebijakan itu benar – benar membumi, dan berdaya dampak maksimal. Sebab sebuah kebijakan yang hanya mendasarkan pada asumsi bahwa ini atau itu baik, tanpa didahului sebuah studi dan riset yang komparatis, hanya akan memunculkan sebuah kebijakan yang kontradiktif dan memicu polemik.

                Kalau dunia pendidikan terus dan terus berpolemik, kapan para pelaku dunia pendidikan bisa konsentrasi untuk menyuguhkan moda pembelajaran yang baik dan kredibel kepada anak didik. Kalau input yang muncul tidak maksimal, out putnya lantas bagaimana ? Jadi, monggo para pengambilkebijakan memunculkan segala macam aturan dan kebijakan, hanya semuanya itu harus melindungi, mengayomi dan membantu sepenuhnya para pelaku dunia pendidikan mendapatkan tenaga untuk meng asah, asih dan asuh anak didik secara maksimal. Itu saja. 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: