Oleh: majalah merah putih | Maret 5, 2012

UJIAN NASIONAL 2012

UJIAN NASIONAL 2012 

Siapa Mau Jujur?

Gambar

     Penentuan kelulusan ujian nasional (UN) 2012 sepertinya tidak akan berbeda dengan sistem yang digunakan tahun 2011 yakni menggunakan sistem penilaian terpadu (PT). Penentuan kelulusan tidak hanya bertumpu pada nilai UN semata tetapi juga nilai akhir sekolah (UAS). Proporsi kelulusan UN menggunakan 60:40, dengan begitu harus dipastikan nilai sekolah benar-benar murni hasil dari siswa yang bersangkutan. Mampukan, pihak kemdikbud meningkatkan sistem evaluasi untuk menekan praktik manipulasi yang ditenggarai akan dilakukan oleh pihak sekolah penyelenggara?.

     Menanti Kejujuran! Dua kata sarat dengan makna itu selayaknya menjadi acuan bagi sekolah penyelengara ujian nasional. Kenapa? Berkaca pada UN tahun 2011 lalu, untuk mencapai target kelulusan seratus persen, pihak sekolah terindikasi tidak segan-segan melakukan praktik manipulasi nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) guna pencapaian angka menimal syarat kelulusan siswa.

 

Perhelatan tahunan yang memakan dana besar di dunia pendidikan ini, seolah tak henti menuai masalah. Setelah beberapa sekolah di Bekasi memunculkan laporan adanya kecurangan saat pelaksaan UN tahun 2011 lalu. Bahkan kecurangan itu terkuak setelah para siswa-siswi mengaku atas kecurangan tersebut. Tak hanya di Bekasi, di sejumlah daerah diluar pulau jawa juga  ditemukan kecurangan pelaksanaan UN yang dilakukan secara berjamaah serta direstui oleh guru pengawas dan sekolah. Sebuah kenyataan yang sangat miris kalau mengingat betapa negeri ini berharap tinggi dari Ujian Nasional, sebagai tolok ukur standarisasi mutu dunia pendidikannya.

            Sebagai sebuah kebijakan,  UN di banyak daerah kabupaten / kota , bahkan sudah dimasukkan dan di bawa ke ranah politis oleh penguasa daerah, yang datang dari berbagai kalangan dan dipilih berdasar pilkada. Yang kemudian muncul, para pemimpin daerah yang terkadang demi pencintraan kepemimpinannya, memunculkan kebijakan yang tidak populis, kontroversial dan memunculkan pro kontra. Atas dunia pendidikan, arahan dan perintahnya kepada pejabat birokrat di dinas pendidikan kabupaten / kota, juga diindikasikan hanya ingin serba instan dalam pencapaian standart baku mutu pendidikannya.

Padahal, untuk UN tahun 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muh Nuh menegaskan tidak akan memasang target kelulusan pada pelaksanaan ujian nasional. Namun Mendikbud menekankan kejujuran dalam pelaksanaan UN yang akan digelar untuk Tingkat SMA 16-19 April mendatang.

“Tidak ada target harus lulus sekian persen, kami menekankan kejujuran di UN 2012. Harus jujur!,” ujar M Nuh saat deklarasi UN Jujur Berprestasi di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Semarang, Rabu (15/2/) malam.

 

Ditegaskannya Nuh, pihaknya akan memberikan sanksi kepada guru dan siswa yang kedapatan berbuat curang saat pelaksanaan UN 2012. “Siswa yang terbukti menyontek langsung didelet (dihapus-red), dan pasti tidak lulus UN,” ancamnya

 

 

 

Pokoknya 100 %!

            Bahkan menurut Muhdi SH MHum, Rektor IKIP PGRI Semarang, demi mengejar predikat daerah dengan kelulusan anak didik di UN tinggi, bupati/walikota di banyak daerah sering meminta kepada pejabat birokrat di dinas pendidikan untuk bagaimanapun caranya, daerah yang dipimpinnya harus  mendapatkan capaian kelulusan yang tinggi.

            ”Kalau bisa semua sekolah mulai dari SD hingga SMA sederajat mendapat capaian kelulusan 100 persen. Caranya ? Menghalalkan secara cara, pokoknya harus lulus 100 persen, titik! Arahan dan perintah seperti itu, sering harus diterima oleh pejabat dinas pendidikan, meskipun dikemas dalam bahasa yang absurd. Dan pejabat dinas pendidikan meneruskan perintah dan arahan itu dengan cara yang lebih sadis lagi, dengan ancaman mutasi misalnya, kepada banyak kepala sekolah. Sementara kepala sekolah yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya, menekan guru, membentuk tim sukses dan atau sebagainya, yang intinya,  anak didik di sekolahnya harus bisa lulus 100 persen,” ungkap Muhdi lebih lanjut.

            Kalau kepala sekolah itu memimpin sebuah sekolahan yang sarana prasarana lengkap, proses KBM  sudah berjalan dengan baik, dan kesejahteraan guru dan tenaga didiknya sudah terpenuhi, arahan dan perintah itu gampang saja dilaksanakan. Sebab, sekolah yang demikian biasanya diisi oleh anak didik yang secara kualitas mampu untuk mengejar angka kelulusan 100 persen. Tapi bagaimana kalau kemudian kepala sekolah itu memimpin sebuah sekolahan yang dari sarana prasarana minim, bahkan di bawah standart sebuah sekolah, proses KBM nya berjalan apa adanya, dan bahkan cenderung tambal sulam. Sementara kesejahteraan para tenaga pendidikan dan tenaga didiknya dibawah UMK. Sekolahan yang demikian terkadang diisi olah anak didik yang sudah miskin secara ekonomi, miskin juga secara kualitas akademisnya. Sekolahan ini terkadang diisi oleh anak didik, yang ditolak dibanyak sekolah favorit dan atau sekolah negeri yang katanya berpihak kepada siswa miskin. Sekolahan inilah, yang terkadang harus di cap sebagai sekolahan yang mencemarkan periode emas kepemimpinan seorang bupati / walikota, karena prosentase kelulusan anak didiknya di UN amat sangat rendah sekali.

            Lantas ? Demi penyelamatan muka sang bupati / walikota itulah, menurut Muhdi, yang dibenarkan juga oleh Suwignyo Rahman dari lsm Krisis, dibentuk tim sukses, dicari celah-celah untuk bagaimana bisa membantu anak didik saat pelaksanaan UN. Dari sinilah kemudian muncul banyak rumor, sinyalemen busuk terkait bagaimana mengakali ketatnya pengawasan saat UN dilaksanakan. Di media masa kemudian muncul laporan, bagaimana di sebuah sekolah, pengawas membiarkan saja anak didiknya saling nyontek.

Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Slamet Nur Achmad Effendy yang dirilis Kompas.com,pertengahan tahun lalu, menyebutkan, beberapa sekolah yang secara jelas melakukan kecurangan itu adalah SMAN 2 Bekasi; SMA Muhammadiyah 1 Kali Rejo, Lampung Tengah; SMAN 1 Sewon, Bantul dan SMAN 2 Yogyakarta.

 Menurut Slamet, kecurangan terjadi sangat sistematis dan terorganisasi. Hal itu terbukti dari pengakuan beberapa siswa di beberapa daerah.

“Informasi tentang pelanggaran UN itu kami dapatkan dari siswa. Pertama siswa diharuskan memakai celana dobel agar leluasa membawa telepon genggam saat ujian dan berfungsi untuk distribusi kunci jawaban dari para guru,” kata Slamet,

            Bahkan yang lebih parah, seperti yang terjadi di Bekasi, kecurangan itu dilakukan secara rapi dan terpola, bahkan atas arahan dan bantuan pihak sekolahan. Anak didik diminta menggunakan celana panjang rangkap dua untuk meloloskan HP ke ruang ujian. Lewat HP itulah, tim suksesnya mengirimkan jawaban. Modus seperti itu, selalu terjadi di setiap tahun pelaksanaan UN. Tapi kenapa hal seperti itu selalu didiamkan dan bahkan cenderung dimaafkan dan diteloransi. Apakah demi mengejar gengsi daerah, predikat kota vokasi, kota dengan angka kelulusan tinggi, jajaran dunia pendidikan menghalalkan segala cara, dan mengorbankan nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan kerja keras serta karakter anak didik ?

 

Guru tetap akan menjadi korban

            Kemendikbud diakui oleh banyak pemerhati pendidikan nasional sering tidak rasional dalam memutuskan sebuah kebijakan. Kebijakan itu bahkan tanpa melalui riset dan servei dulu, sehingga saat harus di implementasikan di lapangan, hasilnya menuai banyak kritikan karena memunculkan problema baru.  Blue print saja, mereka tidak punya. Apalagi sebuah garis besar haluan pendidikan nasional, yang seperti GBHN di era orde barunya pak Harto, sama sekali tidak dipunyai dan bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh jajaran pengambil kebijakan di Kemendikbud pusat.

            Padahal sebuah GBHN  yang seharusnya berlaku konsisten selama 5 tahun di  sebuah rezim kekuasaan, seharusnya menjadi panduan dan pedoman  para pejabat di Kemendikbud pusat dalam menetapkan sebuah kebijakan. Seharusnya, ada pedoman yang jelas termasuk target capaiannya, mutu pendidikannya dan revitalisasi tenaga didik dan pendidikannya. Seharusnya, ada target yang dicapai dalam setiap tahunnya, yang memuncak pada 5 tahun terakhir masa kepemimpinan sebuah rezim.

            Banyak kebijakan dari pusat, menurut ketua PGRI Jateng, Subagio Brotosejati, hanya mendasarkan pada trial and error saja. ”Istilahnya coba-coba. Kalau berhasil dilanjutkan, kalau gagal dan menuai masalah, setiap tahunnya pasti akan di revisi. Kebijakan yang hanya mementingkan nama besar dan gengsi menteri dan pejabat terkait itu, yang kemudian membuat guru dan tenaga didik di semua tingkatan sekolah di negeri ini terpontang-panting mengikuti dan melaksanannya. ” Ungkapnya.

            Ujian Nasional, menurut Wiwin Elvira dari LP2B, Lembaha Pelatihan dan Pengembangan Bakat, saat ini sudah dianggap seperti penyakit yang harus dicarikan obat untuk menyembuhkannya. ” UN itu sebuah penyakit kronis. Kalau tidak dicarikan obat yang mujarab, dipastikan akan banyak anak didik yang mati. Akan banyak anak didik yang tidak lulus, begitu maksudnya. Dan obat itu harus manjur dan serba instan. Maksudnya, pelaku dunia pendidikan harus mencari celah-celah yang bisa dipakai secara cepat sehingga anak didik mampu mereduksi dan meng imum kan tubuhnya agar tidak digerogoti oleh virus mematikan yang dibawa UN itu.”

            Yang muncul di lapangan adalah, munculnya rumor, sinyalemen dan bahkan sebuah praktek kecurangan untuk mensiasati agar anak didik tidak mati, atau terpaksa diamputasi salah satu anggota tubuhnya akibat virus UN itu. Rumor terbaru, saat ini tidak hanya ada tukang batu tapi muncul pekerjaan baru, yaitu tukang memperbaiki nilai rapor anak didik. Sudah demikian parahkah  dunia pendidikan di negeri ini ?

 

Lantas?

Dalam satu tahunnya, PGRI Jawa Tengah  menerima  guru baru untuk menjadi anggotanya sebanyak 30 ribu orang. Sedangkan saat ini, jumlah guru negeri maupun swasta yang sudah menjadi anggota PGRI sudah mencapai angka 254.133 orang guru. Padahal jumlah guru seluruhnya di Jawa Tengah  saat ini 391.000 orang . Begitu banyak guru yang ada, tetapi semuanya belum bisa terayomi, terlindungi, sehingga aman, nyaman dan amanah dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pendidik.

            Guru yang masih jauh dari sejahtera itulah, yang harus sesegera mungkin diayomi. Dan itu menjadi tugas dikbud kabupaten/kota. Bupati / walikota yang peduli akan nasib mereka, itulah sebenarnya yang amat sangat dibutuhkan. Karena lewat kebijakan mereka itulah, honor tambahan dan atau tambahan uang insentif  lainnya diputuskan. Tapi masalahnya, tidak semua pejabat mau dan mampu memberi pengayoman dan perlindungan kepada semua pelaku di dunia pendidikan.

            ”Terkadang pemda menuntut yang terlalu berlebihan kepada sekolah, tapi tidak mau membantu pengembangan dan penambahan sarana prasarana sekolah yang masih dibawah standart minimal. Para birokrat itu bahkan sering membawa masalah dunia pendidikan ke ranah politik, sehingga guru yang kemudian terkadang harus mengorbankan idealisme dan kode etik profesinya sebagai guru, yang wajib di gugu dan di tiru.” Ungkap Muhdi.

            Saat ini, ada indikasi para guru diarahkan dan diperintah melakukan berbagai cara untuk meluluskan semua anak didiknya tanpa kecuali. Guru disini akan tetap dan terus menjadi obyek penderita, menjadi korban dari kebijakan dan target pribadi para pemimpin daerah yang tidak amanah. Lantas bagaimana dong  ?

            PGRI saat ini punya LKBH, lembaga konsultasi bantuan hukum. Menurut ketua PGRI, para guru yang merasa tidak nyaman lagi menjalankan profesinya, akibat arahan dan perintah atasan yang tidak prosedural, bisa berkonsultasi di sini. ”Kita akan melakukan pendampingan, kalau ada guru yang terpaksa harus menolak arahan dan perintah yang tidak prosedural dari atasan. Guru harus terus dilindungi dan terayomi. Agar mereka bisa tenang meng asah- asih dan asuh anak didiknya. Guru harus sebenar-benarnya menjadi sosok yang di gugu dan di tiru.” Demikian Subagio Brotosejati mengutarakan.

            Yang pasti, jangan bawa dunia pendidikan ke ranah politik. Karena politik itukan menghalalkan segala cara demi pencapaian sebuah tujuan. Maka sudah seharusnya dunia pendidikan dijauhkan dari dunia politik. Karena di dunia pendidikan masih tetap harus ada kejujuran, hati nurani, budi baik dan karakter tinggi di semua pelakunya. Dan itu harga final, tidak mungkin bisa ditawar lagi. Jadi, sekali lagi jangan dibawa, jangan arahkan dan jangan diperintah para guru untuk melakukan tindakan non presedural lagi. Cukup sudah kekacauan yang ada saat ini. Ini sudah cukup! (***)

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: