Oleh: majalah merah putih | April 10, 2012

SEKOLAH SWASTA TERANCAM GULUNG TIKAR

Permendikbud 60/2011 Diskriminatif!

GambarPeraturan Meteri Pendidikan  dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 60/2011 tentang ”Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada SD dan SMP,” yang di dalamnya juga mengatur pungutan pada SD dan SMP RSBI menuai dilema. Betapa tidak, di satu sisi pemerintah menuntut sekolah untuk memenuhi Standar Pelayanan Menimum (SPM),  di sisi lain sekolah dilarang memungut biaya operasional. Padahal, untuk memenuhi SPM tentunya membutuhkan biaya.

Larangan pungutan itu, dinilai banyak pihak sangat tidak berdasar untuk diberlakukan. Pasalnya, untuk sekolah negeri tentunya pemberlakuan Permendikbud  60/2011 itu tidak menjadi masalah lantaran biaya operasional dan investasi serta gaji gurunya sudah dipenuhi oleh pemerintah. Namun, untuk sekolah yang dikelola masyarakat (swasta-red) akan menimbulkan persoalan baru. Betapa tidak, bagi  sekolah swasta misalnya, besaran biaya operasional yang dikucurkan pemerintah melalui program BOS dipastikan tidak akan mencukupi kebutuhan sekolah dalam menjalankan fungsinya  sebagai lembaga mencerdaskan anak bangsa. Akankah, sekolah swsata bisa bertahan setelah penerapan  Permendikbud tersebut? 

 

     Permendikbud 60/2011 yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof Dr Ir H Mohammad Nuh DEA, tangggal 30 Desember 2011 dan di undangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 4 Januari 2012 itu membuat gelisah para pengelola sekolah swasta di negeri ini.

    Sebab, dalam konsideran menimbang dinyatakan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selain itu juga ditegaskan bahwa pungutan membebani masyarakat sehingga dapat menghambat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar. Berdasarkan kedua hal tersebut ditetapkanlah aturan ini.

     Dalam peraturan ini secara jelas ditegaskan bahwa sekolah milik pemerintah maupun pemerintah daerah (SD Negeri dan SMP Negeri) sebagai pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional dari peserta didik, orangtua atau walinya.

     Sedangkan untuk sekolah yang didirikan masyarakat (SD Swasta dan SMP Swasta) tidak boleh melakukan pungutan yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar, kelulusan dan juga untuk kesejahteraan anggota komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan. Ditegaskan pula bahwa SD Swasta dan SMP Swasta dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

     Demikian pula untuk SD dan SMP yang dikembangkan menjadi bertaraf Internasional (RSBI) dilarang melakukan pungutan tanpa persetujuan dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan untuk SD dan SMP yang berstandar Internasional juga tidak diperbolehkan melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

     Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, di dalam peraturan tersebut juga ditegaskan adanya sanksi administratif yang meliputi pembatalan pungutan dan kepada kepala sekolahnya akan diberikan tindakan mulai dari teguran tertulis, mutasi atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi sekolah swasta yang melakukan pelanggaran ijinnya akan dicabut.

 Gelisah

      Lahirnya Permendikbud tersebut ditanggapi beragam berbagai pihak yang bergelut di dunia pendidikan di negeri ini. Munculnya pro dan kontra terhadap lahirnya aturan ini tentunya dapat dijadikan acuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam menerapkan aturan tersebut.

     Kegelisahan pengelola sekolah swasta terhadap aturan itu sungguh sangat beralasan karena empat pasal yang ada dalam peraturan itu dinilai mengkebiri pengelola sekolah swasta. Bahkan, ke empat pasal-pasal itu harus ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya perubahan atau review terhadap peraturan tersebut, ujar Sekretaris Dewan Pendidikan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Drs H Ragil Wiratno.MH.

     Ke empat pasal yang dimaksud terang Ragil adalah, pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, serta pasal 9 ayat (1) huruf c. Pasal 3 dalam peraturan itu menyatakan, “Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, dan walinya.

     Yang termaktub pada pasal 4 menyebutkan, pungutan yang dilarang adalah yang dikaitkan dengan persyaratan akademik. sementara, dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan, “Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional tidak boleh memungut biaya operasi.”

     Menurutnya, lahir permendikbud tersebut tentunya menimbulkan masalah baru bagi dunia pendidikan terutama sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Selayaknya, sebelum menelorkan peraturan pihak menteri harus mencermati dan mempertimbangkan legislasi yang akan dikeluarkan dan jangan diskriminatif.

     Selain itu, peraturan mendikbud tersebut dinilai membuka peluang penyimpangan terhadap UU di atasnya yaitu UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan, terang Ragil.

Penuhi Dulu

      Kegelisahan tidak hanya datang dari pengelola sekolah swasta tetapi juga datang dari sekolah negeri yang notabene berlabel RSBI. ”Penuhi dahulu kebutuhan sekolah, baru melarang pungutan biaya terhadap siswa. Demikian beberapa kepala rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) menanggapi keluarnya Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan di Sekolah mulai 2012 ini, tutur dua kepala sekolah di Bandarlampung Drs. Hendro Suyono dan Drs. Ramli.
     Hendro, kepala SMAN 9 Bandarlampung, mengatakan, boleh saja melarang adanya pungutan tetapi, pemerintah harus bisa memenuhi semua biaya operasional sekolah. Jika tidak, bagaimana sekolah bisa menutupinya untuk menjadikan anak didiknya berkualitas.

 

     Sementara, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekoah (MKKS) SMP Bandar Lampung Haryanto yang dilansir  koran lokal (Lampung Post), mengatakan, adanya peraturan tersebut kini menjadi buah simalakama bagi sekolah.

     “Coba pikir bagaimana kita bisa memenuhi standar nasional pendidikan jika dana bantuan operasionnal untuk SMP saja baru mencapai Rp 710 ribu/siswa/tahun,” kata Haryanto.

     Menurut dia, berdasar analisis kebutuhan mencapai SPM setidaknya SMP di Bandar Lampung membutuhkan dana operasional di kisaran Rp1,6 hingga Rp1,8 juta/siswa/tahun.

     Sementara itu, hingga kini tidak ada sumber pendanaan lain selain BOS dari pusat dan dana komite dari orang tua wali murid. Sedangkan sumber dana dari pemerintah provinsi dan daerah tidak ada.

 Bisa Gulung Tikar

     Pendapat serupa juga dilontarkan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Semarang. Melalui wakil ketuanya, Drs Kustiyono  mengatakan, lahirnya permendikbud itu merupakan ancaman serius bagi pengelola sekolah swasta yang akan berujung ke gulung tikar.

“Banyak sekolah swasta yang akan gulung tikar jika pemerintah tetap memaksakan kehendak untuk menerapkan aturan baru tersebut,” ujar Kustiyono usai melakukan pertemuan pengurus BMPS yang dihadiri pengurus yayasan penyelenggara pendidikan serta perwakilan kepala sekolah tingkat SD,SMP,SMA, SMK sederajat yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Sekolah Swasta (PKSS) di Semarang baru-baru ini.     

Sehubungan dengan itu, pihaknya akan melakukan langkah-langkah persuasif untuk mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan aturan baru tersebut yang berimplikasi kepada kerugian sekolah swasta. Jika pemerintah mauy menerapkan aturan tersebut maka diharapkan beberapa pasal yang terdapat dalam permendikbud itu sebaiknya direvisi terlebih dahulu. Jika tidak tidak tertutup kemungkinan sekolah swasta akan tutup karena tidak lagi bisa menjalankan fungsinya karena keterbatasan biaya, papar Kustiyono.

     Sedangkan sekolah swasta di Klaten, Jawa Tengah juga mengeluhkan turunnya Permendikbud 60/2011 tersebut. Bahkan, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K2S) Klaten menyebutkan, para kepala sekolah swasta yang ada di Klaten menilai aturan baru tersebut mengancam kelangsungan hidup sekolah swasta.” Kami tidak setuju dengan aturan dalam permendikbud,” ujar ketua K2S Klaten, Kargiyanto.

     Kalau tidak meminta kepada orangtua siswa, lalu darimana kami mendapatkankan dana. Kenyataan dana BOS senilai Rp710.000/siswa/tahun tak mampu mencukupi semua kebutuhan operasional,” tukas Kargiyanto yang dirilis Solopos.com. Dia menjelaskan, kebutuhan dana yang belum bisa ditopang dari dana BOS salah satunya adalah gaji guru tidak tetap (GTT). Dia mengakui, para GTT hanya mendapat bayaran Rp15.000/jam. Bayaran itu, kata dia, jauh dari ideal yakni Rp25.000/jam. Padahal, terdapat GTT yang hanya mengajar selama 12 jam selama sebulan.

     Pernyataan serupa juga dilontarkan Sekretaris Komisi IV DPRD Klaten, Nurcholis Madjid. Pemberlakukan Permendikbud No 60/2011 akan mengancam kelangsungan hidup sekolah swasta. Pasalnya, sekolah swasta tidak bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) tanpa ditopang dana dari orangtua siswa. “Di Klaten sendiri ada ratusan sekolah swasta mulai dari SD, MI, SMP hingga MTs. Mereka bernaung di bawah yayasan. Kalau mereka dilarang melakukan pungutan kepada orangtua siswa, lalu dari mana mereka memiliki dana untuk operasional pendidikan,” tanya politisi dari PAN ini.

 Perlu Dispensasi

     Bagaimana tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menyikapi lahirnya Permendikbud No 60/2011 tersebut? Muh Zen  Adv, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng yang membidangi Pendidikan dan Pariwisata itu  mengatakan , sekolah swasta sangat dirugikan dengan adanya Permendikbud  dimaksud.

     “Larangan itu dinilainya sangat memberatkan  bagi pengelola sekolah swasta yang berimplikasi akan terhambatnya  proses pembelajaran di sekolah swasta karena sekolah swasta tidak bisa sepenuhnya menggantungkan dana pemerintah dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS tidak akan mampu mencukupi kebutuhan, baik pemenuhan sarana dan prasarana maupun gaji tenaga pendidik,” ujarnya.

     Aturan itu sangat tepat diterapkan untuk sekolah negeri yang semuanya sudah dipenuhi oleh pemerintah. Namun, untuk sekolah swasta perlu diberikan dispensasi dalam penerapannya. Untuk sekolah swasta hendaknya peraturan itu tidak diberlakukan secara kaku supaya sekolah swasta yang kemampuan pendanaannya minim tidak gulung tikar alias tutup. Permendikbud tidak bisa disamaratakan, Namun, bisa menjadi wajib bagi sekolah negeri yang kebutuhan investasinya telah dipenuhi oleh pemerintah

Tiga Komponen

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  M Nuh  menjelaskan, Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 mengatur tentang biaya investasi dan biaya operasional. Karena itu, ia menegaskan, biaya operasional adalah komponen yang harus dijaga atau diawasi dengan baik. Namun biaya personal tetap tidak bisa dihindari, ujarnya.

     Biaya personal misalnya meliputi pembelian seragam sekolah, biaya transportasi sehari-hari, atau pembelian alat tulis sekolah. Untuk biaya personal, solusi yang dikeluarkan Kemdikbud adalah menaikkan anggaran untuk Beasiswa Siswa Miskin (BSM), misalnya untuk BSM SD, naik dari Rp 380.000 menjadi Rp 450.000. Sementara untuk SMP, dari Rp 580-ribu naik jadi Rp 700-ribuan, dan SMA naik dari 700-ribuan jadi 1-juta, jelasnya.  “Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun 2012 ini sudah diberikan penuh, yaitu mencapai 100%. Sedangkan sebelumnya, pemberian BOS baru mencapai 70%” ujar Mendikbud.

     Selain itu, mekanisme penyaluran BOS juga sudah diperbaiki. Jika tahun kemarin, dana BOS disalurkan dari Kementerian Keuangan melalui pemerintah kabupaten/kota, baru disalurkan ke sekolah, tahun ini dana BOS disalurkan dari Kementerian Keuangan ke pemerintah provinsi, kemudian langsung ke sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan untuk memperlancar proses pencairan dana. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah” jelasnya M Nuh.   (nasrul)

 

 DRS H RAGIL WIRATNO. MH (SEKRETARIS WANDIK JATENG)

 Pasal 4,5 dan 9 Perlu Direvisi

Gambar

 

     Pada prinsipnya Dewan Pendidikan (Wandik) Jawa Tengah  sangat mengapresiasi Permendikbud No 60/2011. Sebab peraturan ini secara langsung atau tidak langsung bisa mempercepat dan mendorong terwujudnya program Wajar 9 Tahun. Dengan penyediaaan fasilitas pendidikan yang didukung oleh BOS diharapkan sekolah bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengakses Wajar 9 tahun dengan murah dan mudah. Sebab dengan adanya larangan bagi sekolah penerima BOS untuk menarik iuran dari siswa, berarti penyediaan  sarana pendidikan yang murah dan terjangkau masyarakat telah terpenuhi, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mengakses program Wajar 9 tahun.

     Meskipun pada sisi yang lain, Dewan Pendidikan Jateng memahami tidak semua sekolah mampu membiayai penyelenggaraan pendidikan hanya semata-mata mengandalkan dana BOS. Sekolah negeri misalnya, dana BOS dibutuhkan untuk menutup kebutuhan biaya operasional KBM (kegiatan belajar mengajar), namun harus diingat sekolah berkualitas juga membutuhkan kegiatan ektra kurikuler. Untuk menciptakan sekolah berkualitas, sekolah butuh memiliki kegiatan ektra. Yang jadi persoalan kemungkinan BOS tidak cukup untuk menutup atau mengkover kebutuhan ektra. Seyogyanya, meskipun sudah menerima BOS sekolah negeri tetap diperkenankan untuk menarik kontribusi dari siswa untuk membiayai dana-dana ektra kulikuler.

     Demikian halnya dengan sekolah swasta. Banyak sekolah swasta yang membutuhkan BOS untuk menutup kekurangan biaya penyelenggaraan pendidikan. Seharusnya sekolah swasta tetap diberi kucuran dana BOS dan diperbolehkan  menarik biaya dari siswa tanpa syarat.

     Untuk itulah Dewan Pendidikan meminta ada Permendikbud no 60/2011 direvisi. Antara lain meniadakan pasal-pasal sebagai persyaratan yang memberatkan pihak sekolah. Diantaranya pasal 4 yang melarang sekolah memungut iuran dari peserta didik. Pasal ini harus ditiadakan. Juga pasal 5 yang menyebutkan sekolah swasta boleh memungut iuran dengan syarat harus minta ijin dulu dari orang tua siswa, komite sekolah dan dinas pendidikan setempat. Dewan Pendidikan mengusulkan agar pasal 5 ini diubah, bahwa sekolah boleh memungut iuran tanpa ada syarat tertentu.

      Juga pasal 9 perlu dihapus. Pasal 9 memuat tentang sanski bagi sekolah yang memungut iuran. Bagi sekolah swasta penerima BOS yang tetap menarik iuran dari siswa akan dicabut ijin penyelenggaraannya. Dewan Pendidikan berharap  pasal sanksi ini ditiadakan. (nasrul)

 

DRS. KUSTIYONO (WAKIL KETUA BMPS KOTA SEMARANG)

Aturan yang Kontra Produktif

Gambar

     Pemberlakuan Permendikbud  itu khusus untuk sekolah swasta  harus ditangguhkan  dulu. Bagaimanapun , aturan tersebut sangat merugikan sekolah swasta yang sampai detik ini masih membutuhkan kucuran dana dari pemerintah berupa BOS, meskipun dana BOS tersebut sangat tidak mencukupi. Pinta Wakil Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Semarang Drs Kustiyono, usai mengadakan pertemuan dengan pengurus pengelola yayasan baru-baru ini.

     “larangan itu tidak berdasar untuk diberlakukan pada satuan pendidikan swasta. Ini akan menjadi sebuah ironi kalau sekolah penerima BOS tiba-tiba tidak diperkenankan menarik restribusi dari peserta didik, Jika ini yang terjadi tentunya aturan yang sangat kontra produktif,” tukas Kustiyono seraya mengatakan, dana BOS yang diterima tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan sekolah, mulai dari gaji guru/karyawan dan biaya investasi sarana dan prasarana hingga biaya operasional KBM..

     Maksud baik pemerintah mungkin melindungi masyarakat dari biaya-biaya yang dipandang oleh pemerintah  mungkin sudah cukup. Tapi saya yakin jika pemerintah mencermati biaya yang menjadi beban di sekolah swasta, apa yang dilakukan oleh teman-teman swasta sudah sangat membantu pemerintah. Utamanya adalah memberikan pemerataan pendidikan sekaligus juga peningkatan mutu dalam pengembangan pendidikan sehingga kalau sekarang yang harus ditanggung untuk membiayai pengembangan tersebut menjadi terkungkung, otomatis apa yang sudah direncanakan oleh sekolah swasta akan terkendala.

   “Kami merasa dengan adanya aturan tersebut menjadi terkebiri dan terkungkung. sehingga dalam rangka menjaga eksistensi sekolah swasta, dengan tegas kami menolak peraturan tersebut. Langkah penolakan akan lakukan lewat jalur formal maupun non formal. Jalur formal otomatis rekomendasi dari penolakan ini akan segera kami susun bersama sekolah swasta. Jalur informal kita sudah mendekati tokoh-tokoh yang bisa mengevaluasi kebijakan publik tersebut,” tegas Kustiyono.(didin)

 DRS YAKUP (SD HJ ISRIATI BAITURAHMAN I)

Membunuh Sekolah Swasta

Gambar

 

     “Apa pun alasan kami menolak pemberlakuan Permendikbud No 60 tahun 2011 terutama pasal 5 yang sangat memberatkan sekolah swasta menyangkut tata cara mendapatkan persetujuan biaya operasional yang terlalu rumit dan itu sangat prosedural. Proseduralnya tidak bisa sedemikian cepat terlaksana. Makanya saya mengharapkan pasal ini bisa ditinjau kembali. Kalau untuk pasal empat masih bisa dilaksanakan oleh sekolah-sekolah swasta,”pinta Drs Yakub salah seorang kepala sekolah swasta.

     Secara tegas dirinya  menolak  jika pasal 5 itu diberlakukan. Bahkan ia bersama rekan-rekan siap berjuang agar pasal lima tersebut direvisi. Perlu dicatat kata Yakub, bahwa, sekolah-sekolah swasta membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau swasta tidak ada pemerintah belum bisa melaksanakan wajib belajar Sembilan tahun. Artinya, jika pasal itu tidak direvisi maka pemerintah dinilai akan membunuh keberadaan sekolah swasta.

     Pemerintah seharusnya membuat aturan yang merujuk pada penjabaran undang-undang dasar 1945 pasal 31 yang intinya pemerintah wajib menelenggarakan pendidikan nasional, baik itu negeri atau swasta tentu pemerintah wajib membantu penyelenggaraannya. Banyak sekolah swasta yang berhasil mengharumkan bangsa Indonesia dimata dunia. Tentu saja pemerintah harus membantunya. Apalagi sekolah-sekolah swasta tertentu, yang menyumbang mutu, kualitas dan prestasi. Sekolah-sekolah swasta yang telah memenangkan olimpiade fisika, Sains, dan matematika, tentu mereka berjuang untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Peran swasta tidak main-main dalam peningkatan pendidikan.

     Kami bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan dana BOS, selama ini kami memanfaatnya dengan baik. Aturan-aturan tahun lalu cukup bagus, kami bisa subsidi silang dengan anak-anak yang kurang mampu bahkan gratis. Tapi jika nanti pasal lima ini diterapkan saya yakin sekolah-sekolah swasta akan terkendala banyak sekali, tandas Yakub.(didin)

 Gambar Prof Dr Haryono Mpsi ( PD I FKIP Unnes)

Sekolah Swasta Tak Perlu Gelisah

 

Swasta masih boleh dan bisa menarik dana dari peserta didik sepanjang dirembug dengan orang tua murid, komite, dan pejabat berwenang, sepanjang ada ijin tertulisnya. Kuncinya adalah ada persetujuan. Jadi  pengelola sekolah swasta tidak perlu gelisah terhadap pemberlakuan aturan tersebut, terang  Prof Dr Haryono Mpsi  yang juga Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang ( PD I FKAIP UNES).

 Dikatakankannya, sekolah harus berani mengumpulkan orang tua untuk kepentingan anak didik, saya yakin  mereka tidak akan  mempermasalahkan demi kepentingan peserta didik. Kita mesti sadari bahwa kegiatan diluar jam pelajaran butuh dana, memang tidak ada anggaran dalam BOS, namun apabila itu diperlukan dan disepakati kenapa tidak, sah-sah saja sekolah menarik biaya dari peserta didik.

Yang pentin kata dia, komite sekolah harus berfungsi secara netral. Bukan sebagai lembaga dengan stempel sekolah. Peran komite  harus berada pada posisi sentral yang menyatukan visi antara sekolah dan OTM. Kalau komite sudah menjadi lembaga dengan stempel sekolah jelas tidak akan  jalan.

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikanlah. Maka komite disini perannya jelas sebagai lembaga advisory memberikan perimbangan, serta mediator agency, sehingga kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat bisa sesuai.

Kemauan semua unsur. Jika sekolah swasta bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bukan kepentingan perorangan atau perusahaan sekolah, dan melaksanakan fungsinya dengan benar, saya pikir tidak akan ada polemik. Selama ini memang sekolah negeri menjadi tanggung jawab peerintah. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah negeri memperoleh fasilitas dari pemerintah.

Intinya, Permendiknas sudah benar, tinggal swasta melakukan prosedur yang ada. (didin)

 

Muh Zen Adv (Anggota Komisi E DPRD Jateng)

Penerapan  Tidak akan Kaku

Gambar

Penerapan Permendikbud Nomor 60/2011 dinilai tidak akan kaku.  Pengelola sekolah swasta tidak perlu cemas atau pun gelisah. Berdasarkan  penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, “Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 mengatur tentang biaya investasi dan biaya operasional. Namun biaya personal tetap tidak bisa dihindari.”, ujar Muh Zen Adv ketika diminta tanggapannya menyangkut aturan baru tersebut di ruang kerjanya.

Untuk sekolah negeri aturan  itu wajib dilaksanakan,  namun,  untuk sekolah  swasta tentunya masih terbuka peluang  lantaran pemerintah sendiri belum menanggung biaya investasi maupun  personal terlebih lagi soal gaji guru dan karyawan. Dana BOS yang dikucurkan hanya untuk biaya operasional  dan bukan untuk gaji guru, terang Muh  Zen.

  Namun demikian kata dia, dalam menarik sumbangan terhadap orang tua peserta didik tentunya harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, sekolah swasta memiliki visi dan misi  dalam meningkatkan mutu serta  kualitas pendidikan  dengan  raihan predikat terbaik. Untuk menggapai itu tentunya peran orang tua sangat dibutuhkan dalam  memikul pembiayaannya.

“ Saya yakin dengan  mengedepankan peningkatan mutu  tentunya orang tua murid tidak akan keberatan dalam memberikan sumbangan pendidikan terhadap sekolah anaknya. Apalagi  sekolah-sekolah swata yang menjual mutu pembelajaran  tentunya di dukung penuh  para orang tua murid, jadi tidak aka n ada masalah,” papar Muh Zen.

Berbeda dengan sekolah negeri, biaya investasi dan operasional seluruhnya sudah menjadi tangungan pemerintah. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan pungutan terhadap peserta didik tak terkecuali sekolah yang berlabel RSBI. Meskipun begitu dia mengakui  masih ada sekolah berlabel RSBI yang melakukan pungutan sumbangan kepada orang tua murid yang dinilainya berlebihan. Hal itu dilakukan tentunya lantaran ada celah  yang terdapat pada pasal 50  UU Sisdiknas tahun 2003.

Hanya saja dia berharap dalam melakukan pungutan sumbangan itu tidak berlebihan dengan ketentuan harus ada izin dari pihak berwenang  tetapi harus jujur dan tidak melakukan kongkalingkong dengan pihak yang mengeluarkan izin tersebut.(***)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: