Oleh: majalah merah putih | Agustus 30, 2012

Guru Bersertifikat Harus Tes Ulang

Gambar             Jutaan guru di Indonesia bersertifikat, yang dianggap telah kompeten dan profesional lalu diberi tunjangan penghasilan yang banyak, dianggap banyak yang bermasalah.

Berbagai kejadian dan fakta statistik menunjukkan, banyak guru bersertifikasi itu tidak bisa mengajar sebagaimana mestinya, bahkan sering muncul kasus guru berubah kelakuannya menjadi buruk akibat mendapat uang banyak pascasertifikasi.

Diantaranya marak kasus perselingkuhan, perceraian dan perbuatan kosumtif-materialis oleh guru berseritifkasi, sehingga tugasnya mendidik jadi terbengkalai. Akibatnya, para peserta didik dan wali murid menjadi korbannya.

            Hal itu menambah rasan-rasan tentang tidak sesuainya sertifikat yang dipegang guru dengan kemampuan mendidik. Terlebih untuk memperoleh sertifikasi itu, beberapa guru melakukan manipulasi dokumen portofolio.

Kritikan masyarakat dan evaluasi oleh pemangku pendidika kini telah mendapat respon dari pemerintah selaku penanggungjawab pendidikan.

 

Masih Rendah

Data Kemendikbud menyebutkan, kompetensi guru secara nasional rendah, yakni 42,25. Di jenjang TK, kompetensi guru 58,87, SD (36,86), SMP (45,15), SMA (51,35), SMK (49,07), dan pengawas pendidikan (32,58).

Untuk itu telah diputuskan oleh Kemendikbud untuk melaksanakan uji kompetensi guru yang rencananya harus diikuti sejumlah 1.020.000 orang guru bersertifikat. Mereka telah lulus sertifikasi dalam periode 2007-2011 dengan cara penilaian portofolio, atau lulus tes setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik Kemdikbud (Kepala BPSDMP dan PMP Kemdikbud) Syawal Gultom mengatakan, sebanyak 1.020.000 guru itu akan dites ulang sebagai konsekuensi atas peningkatan kualitas mengajar setelah mendapat pendapatan tambahan dari tunjangan profesi.

            Ia menjelaskan, tes ulang yang akan digelar ini berbeda dengan uji kompetensi awal (UKA). Dalam uji kompetensi, guru berjuang untuk mendapatkan kursi pelatihan dan mendapat sertifikasi. Adapun di tes ulangan ini Kemdikbud hanya akan mengevaluasi penguasaan materi ajar dan pedagogisnya.

“Berbeda dengan UKA, ujian ini hanya untuk mengevaluasi,” ujarnya.

Walau demikian, sampai saat ini menurutnya jadwal ujian ulangan ini belum ditentukan. Pasalnya, Kemdikbud masih terus mengurus hal-hal teknis, seperti pembuatan soal dan verifikasi data peserta.

Proses ujian sendiri, lanjut Syawal, dapat dilakukan secara online dan offline. Untuk yang online, soal akan dibuat secara acak melalui komputer, dan hasil ujiannya dapat diketahui langsung setelah ujian berakhir. Namun, peserta di daerah yang belum mempunyai fasilitas tersebut akan melakukan tes secara tertulis.

Dijadwalkan, UKG dilaksanakan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2012. Tujuan dari tes ulang ini, terangnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kualitas guru pascasertifikasi dan untuk membangun kesadaran guru agar selalu meningkatkan diri. Inilah salah satu bentuk intervensi positif pemerintah dalam membangun kesadaran profesional guru.

 

Beragam Reaksi

Bermacam tanggapan muncul atas kebijakan tersebut.  Seorang guru di Jawa Barat Iding Sahidin berkomentar, evaluasi dan pengawasan terhadap guru sertifikasi perlu terus dilakukan supaya tak sia-sialah uang rakyat ini dikeluarkan. Ia setuju dilakukan UKG agar para guru tidak terlena dan menganggap dirinya sudah bagus.

            Namun sebagian lain resah bahka menolak. Pemerhati pendidikan Indonesia Prof Dr Ki Supriyoko SDU MPd dalam Seminar Nasional Pendidikan III bertajuk ”Rekonstruksi Profesionalisasi dan Pendidikan Guru untuk Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan”, di Universitas Panca Sakti (UPS) Tegal akhir Juni lalu mengatakan, untuk menjaga mutu guru yang sudah bersertifikat butuh formula yang pas. Tidak semata-mata dengan tes ulang.

Menurutnya, sisi positif dan negatif dari sertifikasi jelas ada. Sedangkan profesionalisme guru sangat dinamis. Guru yang dulu profesional belum tentu sekarang profesional.

”Ada sisi positif dan negatif sertifikasi guru. Makanya kalau guru tidak menjaga profesionalitas dengan memperbanyak membaca dan menulis, memang perlu dites ulang agar dapat menjaga profesionalitasnya,” ujarnya di hadapan ratusan peserta dari mahasiswa FKIP dan guru-guru wilayah pantai utara (pantura) Jawa bagian barat.

            Ki Supriyoko yang juga Wakil Ketua Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa itu mengungkapkan, kebijakan Kemdikbud menyelenggarakan  UKA dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) itu bagus.

“Namun realitasnya kebijakan UKA dan tes ulang guru menimbulkan keresahan di kalangan guru, baik yang belum bersertifikat maupun yang telah bersertifikat,” tuturnya.

            Sementara itu, Ketua Tim Pendidikan Profesi Guru Ditjen Dikti Kemdikbud Prof Dr Anna Suhaenah Suparno berpendapat, uji ulang itu tidak perlu. Untuk menjaga mutu guru yang sudah bersertifikat, terangnya, peran kepala sekolah (Kasek) sangat penting. Kasek bisa langsung mengecek kualitas mengajar guru. Adapun kualitas manajemen dan profesionalitas Kasek dikontrol langsung oleh pengawas sekolah.

”Dulu, pengawas sekolah bernama penilik sekolah (PS). Jika inspeksi mendadak (sidak) ke suatu sekolah, akan mengetes langsung murid. Jika sampai tak mampu menjawab pertanyaan paling mendasar, guru atau kepala sekolah akan langsung ditegur. Juga ada standar penilaian dalam proses belajar mengajar,” papar dia.

            Sedangkan Dekan FKIP UPS Tegal Dr Hj Sitti Hartinah DS MM menyampaikan, indeks pembangunan pendidikan Indonesia diantara 127 negara yang disurvei UNESCO terus melorot. Dari urutan ke-65 pada tahun 2010 turun menjadi urutan ke-69 pada 2011.

”Karena itu, upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan lewat sertifikasi yang lebih ketat lagi menjadi sangat penting demi percepatan kemajuan pendidikan,” ujarnya.

Menurut Ketua Persatuan Guru Swasta (PGSI) Jawa Tengah  Muh Zen Adv, kebijakan yang lebih tepat adalah mencabut sertifikat guru-guru tak profesional yang terbuktikan oleh ketidakbecusan mendidik. Namun harus diimbangi dengan menghargai secara serius guru-guru yang berwatak pendidik dengan memberikan kepada mereka status tersertifikasi.

Bagi anggota Komisi E DPRD Jateng ini, masa depan bangsa Indonesia dalam ancaman besar jika guru-guru yang tak becus mendidik itu diperlakukan sebagai guru profesional, sedangkan yang berjiwa pendidik malah dikesampingkan.

“Pemerintah harus mencabut guru terseitifikasi yang tidak becus mengajar, namun harus memberi sertifikat kepada guru berjiwa pendidik yang bagus. Rasionalitas dan hati nurani harus dikedepankan,” tegas pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU Jawa Tengah ini. 

 

Menolak dan Menggugat  

Sejumlah organisasi guru yang akan memboikot rencana pemerintah itu. Ancaman datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), dan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI).

Muncul juga reaksi dari pengurus lokal PGRI. Ketua PGRI Bitung  John Pangemanan dan ketua PGRI Kotamobogu Sande Makalalag SPd terpisah mengatakan, menyatakan, uji kompetensi ulang tidak relevan dan hanya menguras biaya dan waktu.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, yang mempertanyakan pengujian kompetensi guru yang dilaksanakan dengan model ujian pilihan ganda. Pertanyaan ini cukup mendasar, karena hasil tes pilihan ganda bersifat parsial. Cenderung untuk mengukur kemampuan kognitif semata.

Padahal kualitas guru sesuai dengan Permen No. 16 tahun 2007, menyebutkan terdapat empat kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Bedasarkan standar kompetensi tersebut, maka tidak tepat jika pengukuran kualitas guru hanya didasarkan pada satu jenis tes saja. Penerapan variasi metode dan jenis tes adalah keniscayaan demi mendapatkan hasil pengukuran yang valid dan reliabel. Dengan demikian sangat beralasan argumen yang meragukan validitas dan relibilitas tes ulang guru yang bersertifikasi jika hanya dilakukan dengan tes pilihan ganda.

Bahkan, Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia, Iwan Hermawan mengatakan, uji ulang guru bersertifikat merupakan cermin kegagalan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dalam pelaksanaan sertifikasi guru.

Kecaman ini dapat dipahami. Logikanya, manakala LPTK telah menyatakan bahwa guru itu telah lulus sertifikasi, berarti keempat standar kompetensi profesi guru telah terpenuhi. Oleh karena itu pelaksanaan tes ulang guru bersertifikasi patut disinyalir sebagai pemborosan.

Terpisah, Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Guntur Ismail, menyatakan akan menggugat kebijakan tersebut. Ia menyebut kebijakan itu tidak punya dasar hukum, sebab selama ini tidak adanya aturan tentang uji ulang kompetensi guru ini. Uji ulang guru bersertifikasi di nilai tidak diperlukan, karena selama ini guru sudah menempuh ujian kompetensi.

Ia mengatakan, pelaksanaan UKG bisa dikatakan melanggar hukum. Sebab, uji kompetensi yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah 74/2008 mengharuskan empat kompetensi yaitu wawasan, pedagogik, kepribadian, dan sosial diujikan pada uji sertifikasi atau kompetensi guru dan bersifat holistik.

“Jadi tidak benar jika UKG nanti hanya menguji dua kompetensi (pedagogik, dan wawasan),” kata Retno.

 

Ada Syarat

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesi (PB PGRI) Sulistiyo. Pihaknya tidak setuju jika tes ulang hanya untuk menggagalkan guru untuk menerima tunjangan profesi. Apalagi pihaknya belum melihat upaya pemerintah melakukan intervensi terhadap peningkatan mutu melalui pembinaan.

”Kalau sudah lulus sertifikasi kemudian dilakukan proses pembinaan, setelah itu dievaluasi, itu baru masuk akal. Kalau ada guru yang tidak layak, wajar jika haknya tidak diterima penuh,” kata Sulistiyo.

Sulistiyo menyatakan, pemerintah seharusnya jangan main ancam seperti itu. Menurutnya, pembinaan melalui Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG) yang dilaksanakan di Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) di kampus-kampus yang ditunjuk pemerintah masih belum bagus menghasilkan lulusan guru.

***

Menjadikan guru benar-benar profesional memang tidak mudah. Iming-iming kesejahteraan yang melekat di dalamnya memang bisa menjadi motivator atau penyemangat namun juga bisa menjadi bumerang.

Dia tuturkan, guru yang tidak mampu memenuhi tuntutan profesionalisme bisa jadi kinerjanya akan loyo, malas dan kurang bersemangat. Tes ulang menjadi keniscayaan untuk memotivasi guru agar menjadi agen pembelajaran profesional.

Namun pemerintah juga harus bisa menegakkan profesionalime guru yang antara lain diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Yakni guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah

            tak banyak para guru yang mengalokasikan gaji atau tunjangannya untuk memburu buku-buku baru. Atau mengikuti seminar, workshop, pelatihan dan kegiatan sejenis sebagai sarana untuk terus belajar. Paling banter ikut pelatihan untuk mengejar selembar sertifikat, yang dengan cerdas dimanfaatkan oleh perguruan tinggi, penyedia jasa pelatihan, bahkan birokrasi pendidikan untuk mengadakan pelatihan/workshop yang tidak di-organize dengan baik.

 

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: