Oleh: majalah merah putih | Agustus 30, 2012

Hari Pendidikan Nasional: Menunggu Guru dan Output Bermutu

 

HYMNE GURU

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru

Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku

Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku

Sebagai prasasti terima kasihku

Tuk pengabdianmu

Engkau sabagai pelita dalam kegelapan

Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan

Engkau patriot pahlawan bangsa

Tanpa tanda jasa

          Setiap kali memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)  semua orang bertanya, sudahkah pendidikan di Indonesia bermutu? Bagaimana kualitas para guru, murid dan sekolah?

            Pertanyaan masih bersambung jika dikaitkan dengan program pendidikan karakter, sudahkah sekolah-sekolah di negeri yang katanya religius dan berbudaya ini telah menghasilkan output manusia berkarakter? Yang berakhlak mulia dan membangun peradaban dunia?

            Selama ini, siapapun menteri, kepala daerah maupun kepala dinas pendidikan, selalu saja menjawab bahwa sistem pendidikan di Indonesia sudah bagus. Kualitas sekolah sudah baik, para guru sudah meningkat kompetensinya, dan prestasi para siswa semakin moncer di mana-mana.

            Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan,

Sampai saat ini, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Pada kondisi itu, pemerintah justru gencar menggelontorkan dana untuk menciptakan rintisan sekolah bertaraf internasional.

Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia di bawah standar pelayanan minimal (SPM), sedangkan 48,89 persennya pada posisi SPM. Hanya 10,15 sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan.

Pada jenjang SD, baru 3,29 persen dari 146.904 sekolah yang masuk kategori sekolah standar nasional (SSN) atau sekolah ideal.

Sebanyak 44,84 persen layanan pendidikan SD bahkan di bawah SPM. Sebanyak 51,71 persen lainnya baru masuk kategori standar minimal. Pada jenjang SMP, 28,41 persen dari 34.185 sekolah masuk kategori SSN. Lainnya, 26 persen SMP masuk kategori di bawah SPM dan 44,54 SMP memenuhi SPM.

Itulah sebabnya banyak orang bertanya, kalau prosesnya tidak maksimal, bagaimana outputnya? Apakah bermutu?

 

Para pengamat, praktisi maupun konsumen sistem pendidikan merasa, hal itu masih angan-angan. Masih belum terwujud alias masih harus diperjuangkan.

Ketua Persatuan Guru dan karyawan Sekolah Swasta Indonesia (PGSI) Jateng Muh Zen Adv misalnya, mennyatakan bahwa pendidikan di Indonesia belum bisa dibilang telah mencapai kualitas yang baik seperti diidamkan masyarakat.

Faktor penyebabnya, kata anggota Komisi E DPRD Jateng ini, diantaranya kurangnya mutu guru secara keseluruhan. Ada guru yang luar biasa dan dicintai para muridnya sehingga semua anak didiknya senang belajar dan menjadi ahli dalam ilmu yang diajarkan sang guru, tetapi banyak sekali guru yang  berpredikat “tidak bisa mengajar apalagi mendidik”.

Menurutnya, hal itu merupakan keprihatinan sekaligus sebagai PR bagi semua pihak untuk menjamin para guru sama kualitasnya di seluruh Indonesia.

“Bicara kualitas pendidikan tentu bicara guru. Dan mutu guru di Indonesia belum merata. Ini PR kita semua. Sebab masalah terkait guru itu banyak,” ujarnya.

Lebih lanjut wakil ketua PW Lembaga Pendidikan Maarif PWNU Jateng ini menyampaikan, masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang baik, salah satunya hak memperoleh guru dengan kerja yang baik.

Untuk menuju harapan itu terwujud, kata politisi PKB ini, pendapatan guru harus terjamin. Sedangkan saat ini 70 persen guru-guru di swasta masih setara dengan Upah Mnimun Provinsi (UMP), bahkan kurang.

 

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Kunto Nugroho membantah jika pendidikan di Jateng tidak bermutu. Ia mengakui kalau upayanya belum maksimal, tetapi sudah banyak perubahan dan perbaikan dibanding di masa lalu.

 

 

Masalah Sistemik

Sebenarnya pemerintah sudah sangat serius berusaha membuat sekolah bermutu. Upaya meningkatkan kualitas SDM sangatlah maasif. Namun fakta kegagalannya masih bejibun.

RSBI yang digadang sebagai upaya penting untuk maksud itu, ternyata malah menjadi sumber masalah baru terkait tidak adanya bukti signifikan keberhasilannya. Malah muncul penolakan dari masyarakat sampai gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena telah menjadi alat diskriminasi bagi siswa miskin. Ditambah pula perilaku kepala sekolah RSBI yang senang memungut dan terus menaikkan SPP atas nama “layanan berkualitas”.

Anggota DPR RI Slamet Efendi Yusuf  dikutip aktivis LSM Komite Pendidikan Anti Korupsi (KPAK) Semarang Bagas Setya Wirasan memberi ulasan, keluaran pendidikan yang diharapkan adalah lahirnya manusia-manusia Indonesia yang berkarakter, yaitu yang cerdas, religius, patriotik, humanis, dan memiliki rasa keadilan sosial yang tinggi.

Selanjutnya arahan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menohok pada pendidikan sebagai gerakan transformasi budaya Indonesia dari tradisional dan feodalistik menjadi budaya modern, rasional, demokratis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan.

            Slamet yang kini menjabat Wakil Ketua PBNU menyayangkan, alih-alih mencerdaskan kehidupan bangsa, output dari sistem pendidikan yang dirancang dan diselenggarakan negara justru menimbulkan masalah dalam masyarakat. Beberapa kasus-kasus yang merugikan negara dan masyarakat seperti tindakan korupsi justru sering melibatkan orang-orang cerdas di negeri ini. Ini artinya pendidikan nasional sangat jauh dari landasan serta arahan yang diinginkan.

            “Di Indonesia, yang menjadi perhatian penuh pemerintah adalah dimensi nalar/akal yang belum tentu berdampak pada pengembangan kemampuan intelektual, kematangan pribadi, serta kematangan moral dan karakter. Akibatnya yang terjadi adalah pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, tetapi sedikit sekali memberikan tempat pada nilai-nilai humanistik dan hati nurani. Inilah pokok masalahnya,” tutur mantan wartawan yang pernah aktif di Partai Golkar ini.

            Dilanjutkan tokoh politik asal Banyumas ini, sekolah-sekolah di Indonesia belum dirancang dan diselenggarakan sebagai pusat pembudayaan segala kemampuan, nilai dan sikap manusia modern. Melainkan hanya diposisikan sebagai tempat mendengar, mencatat, dan menghafal.

“Pendidikan yang seperti ini dinilai tidak mampu membantu peserta didik mencapai tingkatan kepribadian yang mantap dan mandiri,” terangnya.

Sementara itu pakar ilmu pendidikan Prof Dr Soedijarto MA memberi penilaian, bangsa Indonesia harus mengakui bahwa saat ini kondisinya tidak baik. Sering  dilanda konflik, secara ekonomi jauh dari maju dan secara ilmu pengetahuan sangat bergantung pada dunia luar. Sehingga sulit bagi Indonesia diperhitungkan dalam percaturan internasional.

“Ketertinggalan ini sangat erat kaitannya dengan kepedulian pada bidang pendidikan. Terpuruknya kondisi negara-bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi pendidikan nasional,” paparnya.

Dia jelaskan, semua negara yang kemudian menjadi negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, disusul Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan China, merupakan negara-negara yang memulai pembangunan dengan menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.

Lebih lanjut ia berpendapat, belum cerdasnya kehidupan bangsa, belum majunya kebudayaan nasional, dan belum sejahteranya kehidupan rakyat, akarnya adalah masih rendahnya kualitas manusia.

 

UN Tak Bisa Diharapkan

Slamet Efendi Yusuf menggarisbawahi, seharusnya proses pembelajaran memungkinkan peserta didik menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya dan berkesempatan berinteraksi secara aktif sehingga dapat menemukan dirinya.

Dan model pembelajaran seperti ini,  lanjutnya, hanya dapat berlangsung dengan tenaga guru yang memadai, materi yang terpilih dan waktu yang cukup tanpa harus mengejar target ujian nasional.

Disinggung mengenai Ujian Nasional, Slamet tegas menyebut evaluasi belajar dengan UN tidak dapat diharapkan akan mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebab UN mendorong tingkah laku peserta didik menjadi berpikir instan. Jika yang diujikan adalah penguasaan pengetahuan yang telah dihapal, mereka hanya akan belajar materi yang akan diujikan,

Akibatnya, mereka akan mengabaikan berbagai kegiatan belajar yang tidak akan diujikan, seperti belajar mengapresiasikan bakat, belajar berdemokrasi, dan berbagai proses belajar yang bermakna transformasi budaya.

“UN tidak dapat diharapkan akan mencapai tujuan pendidikan nasional. Paling hanya bisa mengukur tingkat penguasaan kognitif atas mata pelajaran yang diujikan” ujar Ketua Kaukus Anggota DPR untuk Anggaran Pendidikan Minimal 20 Persen ini.

 

Ketimpangan

Masalah lain, ketimpangan antara kota dan desa. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Semarang Ragil Wiratno mengatakan, ketimpangan mutu pendidikan disebabkan oleh banyak hal. Beberapa diantaranya adalah dikotomi kebijakan pemerintah antara sekolah negeri dan swasta, keterbatasan sekolah-sekolah di daerah terpencil dalam memperoleh guru yang kompeten, sarana prasarana yang lengkap, serta kelengkapan sumber materi ajar.

 

“Masih ada ketimpangan untuk sekolah negeri dan swasta. Juga yang bernama madrasah. Ditambah ketimpangan di kota dan desa,” kata Ragil di sela Sosialisasi Perda Jateng No 2 tahun 2012 tentang.

 

            Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Tengah ini menambahkan, preambule menyatakan bahwa tujuan dari pendirian republik ini di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga tidak relevan sebagai sesama bangsa hambatan pendidikan ditentukan oleh perbedaan kelas ekonomi seseorang.

            Ia berharap pemerintah dapat lebih efisien membelajakan anggaran untuk pendidikan. Selain memperhatikan murid miskin, negara punya tanggung jawab memfasilitasi proses pendidikan layak, terutama pada lembaga-lembaga swasta yang hingga sekarang masih terpinggirkan.

            “Pemerintah perlu adil sesuai amanah UUD 1945. Setiap warga negera berhak mendapat pendidikan yang bermutu,” tandasnya.

Pernyataan itu diamini Ketua PW LP Maarif Jawa Tengah Mulyani M Nur. Ditemui di kantor PWNU Jateng Jl Dr Cipto 180 Semarang ia menambahkan, pemerintah masih pilih kasih soal kebijakan dan cenderung meminggirkan lembaga pendidikan swasta.

Mulyani menjelaskan curahan perhatian pemerintah masih dominan pada sebagian kecil lembaga pendidikan khususnya yang berstatus negeri. Sementara lembaga pendidikan swasta yang miskin, seperti yang bernaung di bawah ormas atau yayasan kurang memperoleh pemihakan. Padahal, secara kualitas hampir keseluruhan lembaga pendidikan swasta amat tertinggal.

Ia mengakui, dari 4 ribu lebih sekolah yang dikelola LP Ma’arif NU Jateng sebagian besar masih berada pada posisi standar pelayanan minimal. Belum lagi, corak pendidikan keagamaan yang kerap tergerus arus sistem pendidikan nasional yang memaksa. Ia berharap pemerintah segera membuat terobosan dan menyudahi ketimpangan-ketimpangan ini.

 

Sekolah Rusak Masih Banyak

 

Di tengah keprihatinan atas kualitas hasil pendidikan kita, serta mutu  para guru, problem besar edukasi Indonesia adalah masih banyaknya sekolah/madrasah yang rusak.

Sebanyak 23.068 gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menegah pertama (SMP) di Jawa Tengah rusak . Dari jumlah yang rusak tersebut, masing-masing 20.368 gedung SMP dan 2.700 SMP.

“Berdasarkan inventarisasi selama tiga bulan terakhir diperoleh data 23.068 gedung sekolah rusak,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jateng Kunto Nugroho mengutip data 2011.

Menurutnya, gedung yang rusak masuk dalam tiga kategori, yakni rusak ringan, sedang, dan rusak berat. Dana yang diperlukan untuk perbaikan ribuan gedung sekolah tersebut 1,1 triliun rupiah. Masing-masing besaran untuk bantuan perbaikan gedung sekolah yakni 30 juta rupiah untuk SD dan 40 juta rupiah untuk SMP.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng pada tahun 2012 mengalokasikan anggaran sekitar 108 miliar rupiah untuk membantu rehabilitasi sekolah rusak tersebut untuk mengalokasikan bantuan kepada 2.000 SD, 1.000 SMP, dan 136 SMA.

Atas hal itu, anggota Komisi E DPRD Jateng, Ali Mahfudz SE mengomentari, proses rehabilitasi sekolah rusak tersebut tidak sebatas pada gedungnya, namun juga perbaikan sarana dan prasarana lainnya.

“Perbaikan tidak hanya berupa gedung yang rusak saja, juga prasarana pendukung pendidikan, seperti mebel untuk penunjang kegiatan belajar mengajar,” katanya.

Di tempat terpisah, Dinas Pendidikan Kota Semarang akan melakukan perbaikan gedung sekolah yang rusak menggunakan dana alokasi khusus senilai 32 miliar rupiah.

Adapun Menteri Pendidikan M Nuh menjelaskan,

jumlah sekolah yang rusak  secara presentasi kecil tapi apabila dikalikan ratusan ribu jadi banyak.Ia berencana mengubah pola perbaikan sekolah yang tidak layak dari bertahap menjadi serentak di seluruh Indonesia sehingga pada 2014 sudah tidak ada lagi laporan mengenai sekolah rusak.
            “Jumlah sekolah yang rusak di seluruh Indonesia sekitar 11 persen dari 900 ribu yaitu sekitar 100 ribu sekolah. Kami akan upayakan rehabilitasi secara serempak,” ujarnya dikutip media nasional.

Menurut M.Nuh selama ini proses perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak atau tidak layak dilakukan secara sporadis sehingga tidak kunjung selesai. Untuk memperbaiki dan membangun kembali sekolah-sekolah yang tidak layak itu, kata Mendiknas, dibutuhkan dana lebih kurang Rp12 triliun.

Ia menyebut mengenai kemungkinan untuk menggandeng TNI dalam pembangunan itu sehingga dapat betul-betuk dilakukan secara menyeluruh dan serentak.

“Salah satu contoh yang sudah kita lakukan itu dengan TNI, karena tenaga TNI kan gratis dan TNI ada yang tenaga zenit yang ahli sipil, banyak insinyurnya,” katanya.

 

Harus Prioritas

Pemerintah perlu menerapkan skala prioritas dalam perbaikan ruang kelas yang rusak di sekolah SD –SMA, baik negeri maupun swasta

Anggota DPRD Jawa Tengah Muh Zen, meminta pemerintah kabupaten/kota di daerah itu tidak hanya menggunakan anggaran pendidikan untuk memacu penambahan gedung sekolah atau ruang kelas baru tanpa memperhatikan kondisi bangunan yang rusak.

“Perhatian pemerintah daerah terhadap gedung sekolah rusak masih sangat kurang,” kata Muh Zen di Semarang. Hal itu dikatakannya menanggapi banyaknya kerusakan gedung sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di provinsi ini.

Padahal, menurut dia, alokasi anggaran pendidikan yang dikucurkan untuk pemerintah kabupaten/kota cukup besar. Ia menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan untuk kabupaten/kota berasal dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta alokasi anggaran di masing-masing daerah.

Pemprov sudah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan tahun ini Rp1,6 triliun.Naik dari tahun sebelumnya Rp1,4 triliun. Provinsi juga sudah ada menyiapkan dana melalui bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten dan kota

“Alokasi bantuan keuangan provinsi untuk kabupaten/kota di bidang pendidikan pada tahun ini mencapai lebih dari Rp 600 miliar,” katanya.

Ia meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidkan, serta masing-masing Kantor Kementerian Agama, untuk lebih serius memberi perhatian, khususnya bagi sekolah yang gedungnya rusak.

“Utamakan perbaikan sekolah rusak, jangan hanya menambah gedung atau ruang kelas baru,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa anggota komisi yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat ini.

            Ia khawatir, banyaknya gedung sekolah yang rusak ini akan berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar serta prestasi para siswa.  Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh mengungkapkan, Jawa Tengah menduduki peringkat pertama sebagai daerah yang memiliki gedung sekolah rusak terbanyak. Kerusakan gedung sekolah SD/MI di provinsi ini mencapai 24 persen.

.”Seharusnya saat ini kita sudah tidak membahas sekolah rusak karena ini sudah memasuki percepatan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Jangan hanya peningkatan mutu yang dikejar, tapi juga peningkatan sarana dan prasarana belajar,”tandasnya.

Rektor Unnes Semarang Sudijono mengutarakan pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.Karena itu, sarana dan prasarana belajar yang memadai menjadi hal wajib yang harus dipenuhi.

”Sebenarnya dengan adanya otonomi daerah ini menjadi kewajiban kabupaten dan kota. Tapi, pemerintah pusat dan provinsi membantu,”ujarnya. (ichwan)

 

 

 

 

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: